CARITAU MAKASSAR - Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto membeberkan solusi terkait kemiskinan yang masih melanda para nelayan pesisir Indonesia.
Prabowo mengatakan, masalah kemiskinan nelayan bersifat sistemik, yang selama ini terjadi adalah pendekatan falsafah neoliberal. Akibatnya tidak ada kesejahteraan karena hanya mengutamakan keuntungan swasta dan pribadi.
Baca Juga: Prabowo Subianto Nyoblos di TPS 033 Bojong Koneng Hambalang
"Kita memang tidak bisa menghilangkan peranan swasta, kita hormati. Tapi filosofi pendekatan _national building_ adalah harus ada keberpihakan pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan," katanya di acara Dialog Cendekia yang digagas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Makassar.
"Bukan kita serahkan kepada pasar. Paham neoliberal mengatakan bahwa, biarlah mekanisme pasar yang berjalan pemerintah tidak boleh intervensi terlalu banyak, pemerintah hanya sebagai wasit. Ini pendekatan keliru," sambungnya.
Oleh karena itu ia melanjutkan, ke depan pendekatan model neoliberal perlahan harus dihilangkan, dan harus ada keberpihakan pemerintah.
"Jadi ini masalahnya dari sini kita perlu pemerintah yang berpihak, kita hilangkan kemiskinan kalau perlu kita bagi kapal, bagi mesin, bagi jaring, kita bina mereka. Kita organisir kelompok-kelompok nelayan, kita bina kasih pelatih kita kendalikan," ujar Prabowo.
Para pelatih tersebut menurut Prabowo berasal dari Indonesia yang mempunyai SDM unggul, para pakar termasuk anak-anak muda di fakultas yang bisa diberdayakan kemampuannya.
"Kita ambil anak-anak muda dari fakultas-fakultas untuk jadi manajer para nelayan. Kita harus aktif mengendalikan dan memimpin kebangkitan ekonomi dari bawah," tandas pasangan Gibran Rakabuming Raka itu. (KEK)
Baca Juga: Garudayaksa Teken Kerja Sama dengan Aspire Qatar, Prabowo: Kita Fokus Pembinaan Pemain Muda
Tim Piala Thomas dan Piala Uber Indonesia Lolos Se...
Jepang Juarai Piala Asia U-23 Qatar, Tekuk Uzbekis...
Sekolah Berjalan Anak Bajo di Wakatobi
Olah TKP Kasus Mutilasi di Ciamis
Peradi Beri Masukan Penegakan Hukum Pemerintahan P...