CARITAU JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) sekaligus salah satu Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Dominggus Oktavianus, menyayangkan penyesatan narasi terhadap pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto ihwal upah buruh. Penyesatan narasi ini dilakukan oleh sejumlah kalangan dengan memenggal pernyataan untuk menunjukkan seolah Prabowo tidak paham persoalan buruh dan tidak berpihak pada buruh. Padahal menurut Dominggus, kejadian sebenarnya adalah bertolak belakang.

Ia menjelaskan bahwa konteks pernyataan Prabowo adalah subsidi beberapa kebutuhan dasar kaum buruh yang masuk dalam komponen upah seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan bahkan makan siang untuk anak-anak buruh. Dengan adanya subsidi terhadap komponen tersebut maka akan meringankan pengusaha sekaligus membantu kaum buruh.

“Pernyataan Pak Prabowo harus dilihat dalam kerangka strategi industrialisasi nasional. Lihat sejarah, tidak ada negara yang sukses melakukan industrialisasi tanpa peran negara mensubsidi kebutuhan-kebutuhan dasar sehingga kapitalisme industri dapat berkembang sampai tahap yang paling maju.

“Bahkan di negeri kapitalis seperti Amerika Serikat pada akhir abad 19 dan awal abad 20, negara berperan besar membangun infrastruktur untuk dapat menekan biaya produksi. Sementara di Tiongkok sektor usahanya bisa semaju sekarang antara lain karena negara berperan sangat besar menutup komponen biaya upah melalui pendidikan dan kesehatan gratis selain stimulus lainnya,” terang Dominggus.

Sebagaimana diketahui, beberapa kalangan merespon pernyataan capres Prabowo Subianto mengenai persoalan upah yang disampaikan dalam kegiatan Sarasehan 100 Ekonom 2023 di Jakarta (10/11/2023). Bermula dari pertanyaan Guru Besar FEB UI, Prof. Telisa Aulia Febianty, bagaimana mengatasi kepentingan buruh dan pengusaha dalam soal pengupahan, karena hal ini selalu menimbulkan kontroversi.

Prabowo kemudian menjawab, pada intinya, bahwa persoalan upah akan diatasi pemerintah dengan mensubsidi sebagian komponen kebutuhan buruh sehingga buruh tidak perlu terlalu menuntut kenaikan upah kepada pengusaha. Pernyataan ini dipenggal hanya pada bagian bahwa buruh tidak perlu menuntut, sehingga membangun persepsi seolah Prabowo tidak berpihak kepada kaum buruh.

“Kita harus membiasakan kampanye yang jujur dan sehat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai gagasan para calon,” tutup Dominggus. (FAR)

Baca Juga: Ogah Digoda Maju Pilgub DKI, Anies Nilai Isu Pilkada Upaya Geser Masalah Pilpres

Baca Juga: Pengamat: Penggunaan Hak Angket Tak Bisa Menyelidiki Kecurangan Pemilu