CARITAU JAKARTA - Terkait polusi udara atau kualitas udara di Jakarta yang kian mengkhawatirkan, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan Work From Home (WFH). Tak hanya Pemprov DKI, kementerian pun juga diminta mempertimbangkan WFH bagi pegawainya.

Hal tersebut diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono setelah mengahadiri Rapat terbatas (Ratas) peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodebek bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Ribuan Siswa Sekolah di Kepulauan Seribu Antusias Sambut Program Makan Bergizi Gratis

Heru mengungkapkan, penerapan WFH bagi ASN atau PNS Jakarta sebagai upaya menekan polusi udara Ibu Kota. Dirinya menyampaikan, penerapan WFH di lingkup Pemprov DKI mampu mengurangi mobilitas kendaraan hingga 60 persen.

"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta ya WFH itu 50 persen - 50 persen atau 40 persen - 60 persen untuk mengurangi kegiatan di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," kata Heru Budi Hartono secara daring dalam Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/8/2023).

Selain itu, menurut Heru Pemprov DKI Jakarta juga melakukan berbagai upaya mengatasi polusi udara di DKI Jakarta. Salah satunya, melakukan pengetatan izin mendirikan bangunan agar menerapkan konsep green building.

"Berikutnya, kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building begitu, itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building," jelas dia. (DID)

Baca Juga: Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Gunakan Hak Suaranya