CARITAU MAKASSAR – Polemik Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman yang diam-diam mengusulkan pergantian Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani hingga kini masih menjadi tanda tanya masyarakat.

Pasalnya, usulan pergantian Sekprov Sulsel dilakukan secara diam-diam dan tidak melalui komunikasi yang baik. Bahkan sejauh ini, Gubernur Sulsel enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. 

Baca Juga: Hasil Survei Polinet: Andi Sudirman Sulaiman Dianggap Masih Layak Pimpin Sulsel, Danny Pomanto Masih Tenggelam

Padahal, di lingkup Pemprov Sulsel sendiri masih ada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) dan belum juga definitif. 

Adapun delapan OPD yang masih dijabat Plt yakni Kepala Inspektorat Sulsel, Kadis Koperasi dan UKM, Kabiro Ortala, Kabiro Ekonomi dan Pembangunan, Kasatpol PP, Kadis Ketahanan Pangan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Dinas ESDM.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sulsel, Selle KS Dalle meminta Andi Sudirman Sulaiman menjelang akhir jabatannya fokus untuk segera melakukan definitif terhadap 8 OPD yang masih diisi oleh Plt.

"Mestinya dia fokus OPD-OPD yang sekarang belum definitif justru itu yang harus diselesaikan apalagi sudah diakhiri masa jabatan," jelasnya. 

Ia menyinggung Gubernur Sulsel yang ingin meningkatkan kinerja sementara masih ada sejumlah OPD yang masih diisi Plt, sekarang justru ingin melakukan Pemberhentian terhadap Abdul Hayat Gani sebagai Sekprov Sulsel.

"Yang ada saja yang jelas-jelas kosong ini kan kalau mau memperbaiki kinerja pemerintahan kan harusnya itu yang diisi jangan yang ada yang dikurangi kalau kita bicara perbaiki," jelasnya.

"Makannya ada beberapa hal yang anomali kalau alasannya kinerja pemerintahan, ada beberapa hal yang tidak mendukung seperti Pimpinan OPD yang belum definitif," sambung dia.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Andi Sudirman segera melakukan penguatan dalam internal pemerintahan sehingga upaya untuk menyelesaikan janji kampanye dapat dilakukan.

"Bukan kah sekarang lebih penting konsilidasi ASN di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan program yang menjadi agenda penting gubernur," tandasnya.

Sebelumnya, Pendiri Serum Institute, Andi Ali Armunanto mengatakan sikap Pemprov Sulsel ini justru memberikan indikasi bahwa ada skenario yang tampak sengaja dilakukan agar jabatan tersebut dibiarkan kosong dari pejabat definitif.

"Saya rasa mereka tentu sangat paham, tapi saya juga menganggap bahwa ada skema atau skenario yang dijalankan oleh pemprov dengan sengaja menunda pendefinitifan pejabat OPD atau membiarkannya kosong dan dijabat oleh Plt," jelasnya.

Status jabatan yang tak kunjung didefinitifkan ini, menurut dia, akan ada peluang pemerintah untuk memanfaatkan keuntungan. Misalnya seperti melakukan rotasi jabatan pimpinan OPD tanpa perlu mengikuti tahapan lelang jabatan.

"Dalam pandangan saya tentu ada (keuntungan), makanya dibiarkan berlama-lama. Kemudahan merotasi pejabat, tidak perlu pakai lelang jabatan. kalau ada kepala OPD yang kurang bagus bisa langsung dicopot tanpa proses yang berbelit-belit. kemudahan akomodasi politik, tapi semua keuntungan ini mengarah pada pengelolaan pemerintahan yang tidak profesional," jelasnya.

Akademisi Fisip Unhas ini menyindir statemen dari pihak Pemprov Sulsel yang seolah-olah menyamakan kewenangan pejabat dengan status Plt dan definitif.

"Meskipun diberikan diskresi, misalnya dalam kewenangan untuk menetapkan dan menggunakan anggaran namun yang menjadi masalah sebenarnya adalah kontinuitas pengelolaan program yang seharusnya dilakukan atau dijalankan secara berkesinambungan," ucapnya.

Kewenangan Plt, kata dia, memiliki masa jabatan dengan waktu yang sangat singkat meskipun bisa diperpanjang namun jelas sangat berbeda jika dipegang oleh pejabat defenitif. 

"Keberlanjutan ini akan menjadi masalah apabila pejabatnya terus berganti. Disisi lain pejabat yang ditunjuk biasanya adalah orang yang juga memegang jabatan dan kewenangan lain, hal ini tentu akan mempengaruhi fokus dan kemampuannya membagi waktu dalam jabatannya," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Jabatan ASS Sebagai Gubernur Sulsel Berakhir 5 September 2023