CARITAU KOPENHAGEN - Merespons kecaman dari berbagai pihak, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan bahwa melarang penodaan kitab suci seperti Al-Qur’an tidak akan membatasi kebebasan berekspresi di negara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Frederiksen dalam sebuah wawancara dengan surat kabar mingguan Denmark, Weekendavisen, menyusul serangkaian insiden penodaan Al-Qur’an di negaranya, Kamis (3/7/2023).

Baca Juga: Kemlu RI: Nasib Palestina di PBB Tergantung Dewan Keamanan

Dalam beberapa bulan terakhir, aksi pembakaran dan penodaan terhadap kitab suci Al-Qur’an berulang terjadi dilakukan oleh para aktivis dan kelompok Islamofobia, terutama di Eropa utara dan negara-negara Skandinavia.

Anggota kelompok ultranasionalis Danske Patrioter atau Patriot Denmark pada Kamis kembali melakukan penistaan terhadap Al-Qur’an. Kelompok tersebut menodai kitab suci umat Islam itu selama empat hari berturut-turut di ibu kota Kopenhagen.

Kelompok tersebut sebelumnya juga telah membakar salinan Al-Qur’an di depan kedutaan Turki, Irak, Mesir, Arab Saudi dan Iran di bawah perlindungan polisi, dengan meneriakkan slogan-slogan menentang Islam dan membentangkan spanduk anti-Islam, dilansir dari Antara.

Dengan maraknya aksi penodaan Al-Qur'an yang terjadi, Denmark pun mempertimbangkan opsi untuk mulai mempertimbangkan larangan aksi pembakaran Al-Qur'an atau kitab suci lainnya di negaranya.

Denmark akan menelaah kemungkinan campur tangan negara dalam situasi khusus di mana, misalnya, negara, budaya dan agama lain terhina, guna mencegah konsekuensi negatif bagi keamanan negara, kata pemerintah Denmark dalam sebuah pernyataan, Senin (31/7/2023).

“Denmark mengutuk pembakaran Al-Qur'an baru-baru ini dan sedang menelaah kemungkinan campur tangan dalam situasi khusus terkait kebebasan berekspresi Denmark,” kata Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen melalui media sosial X, sebelumnya disebut Twitter. (IRN)

Baca Juga: Dinilai Lebih Efektif, PBB Imbau Masyarakat Internasional Fokus Kirim Bantuan Gaza via Darat