CARITAU JAKARTA - Polemik penghapusan lajur khusus sepeda dibeberapa ruas jalan di Jakarta menarik perhatian anggota DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi B DRPD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli menilai wacana penghapusan lajur sepeda di Jakarta berbau politik.

"Ini usaha sistematis untuk menghilangkan lajur sepeda di Jakarta," kata Taufik kepada wartawan, Senin (14/11/2022).

Baca Juga: Nasdem Desak Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Temuan PPATK

Politikis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku sepakat dengan pernyataan komunitas Bike To Work atau B2W terkait penghapusan jalur sepeda merupakan bukti konyolnya politik di Jakarta.

Menurutnya, dalam rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Asisten Perekonomian, anggaran yang disiapkan untuk pemeliharaan lajur sepeda dipangkas. 

"Pembangunan lajur sepeda tahun 2023 yang dianggarkan sebenarnya Rp 38 miliar dinolkan," beber Taufik.

Menurut Taufik langkah ini tentu bertolak belakang dengan upaya Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan yang menginginkan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum saat beraktivitas.

"Lajur sepeda seperti ini disertai dengan pedestrian yang lebar kemudian peningkatan sarana transportasi publik di Jakarta, ada Transjakarta, MRT, LRT ada Mikrotrans, ada Metrotrans semuanya juga terintegrasi merupakan solusi yang elegan dari gubernur sebelum ini," ungkap Taufik.

"Untuk mengatasi kemacetan Jakarta, kalau banyak orang yang memakai transportasi umum dan juga menggunakan sepeda maka di jalan-jalan tidak banyak lagi kendaraan pribadi dan polusi akan berkurang," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung pernyataan Fahri untuk menghapus jalur sepeda permanen. Sahroni sepakat agar jalur sepeda ditiadakan karena dinilai tidak efektif. Penilaian itu karena pengguna road bike yang melaju kencang tidak membutuhkan jalur khusus tersebut. (DID)

Baca Juga: Gibran Didorong Jadi Cawapres, Politisi Nasdem: Kok Saya Gak Sreg ya!