CARITAU JAKARTA - Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem) menyoroti temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan transaksi janggal bernilai triliunan rupiah yang diduga untuk kampanye di Pemilu 2024.

Adapun PPATK telah melaporkan dugaan transaksi janggal tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan juga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). 

Berkaitan dengan hal itu, peneliti Perludem, Kahfi Adlan Nafis menilai, seharusnya temuan yang telah disampaikan PPATK terkait dana ilegal itu dapat segera untuk ditindaklanjuti oleh dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Dirinya menyebut, hal itu demi kedaulatan penegakan hukum di Indonesia. Ia mengatakan, seharusnya temuan yang telah dilaporkan PPATK itu dapat dijadikan langkah awal guna melakukan proses audit mengenai aliran dana kampanye parpol.

"Temuan PPATK ini dapat menjadi masukan dalam melakukan proses audit oleh KAP. Jadi saya kira penting juga kolaborasi antara KPU, Bawaslu dan PPATK," kata Kahfi, dikutip, Rabu (20/12/2023). 

Dirinya juga melihat, bahwa sebagai lembaga yang memiliki otoriyas peranan penting dalam rangka mengawasi transaksi keuangan, PPATK dapat bekerjasama dengan Bawaslu dan KPU untuk menelusuri transaksi janggal tersebut.

"Ini penting (proses pelacakan PPATK) agar data-data ilegal tidak masuk ke dalam proses kampanye yang dilakukan oleh paslon, bukan hanya dalam konteks Pilpres saja tetapi juga dalam konteks Pileg," ujarnya.

Kahfi menambahkan, Bawaslu RI dan KPU RI sebagai lembaga yang dipercaya dan memiliki otoritas kepemiluan, seharusnya dapat mengawasi dan melakukan proses penindakan terhadap pelanggaran kepemiluan.

" Jadi itu harus dilihat pendanaan kampanye di partai politik atau caleg-caleg secara personal dan itu yang harus diawasi betul dan ketika ada pelanggaran tentu harus ditindak," pungkasnya. (GIB/DID)