CARITAU JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara lulusan Universitas Islam Bandung (Unisba), Nanang Indrawan, menganggap bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Rumah Susun (Rusun) baru di Tanjung Priok merupakan bentuk perhatian negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Nanang menilai, pembangunan rusun tersebut bukan sekedar dalam rangka memberikan kompensasi tempat tinggal bagi eks warga Kampung Bayam yang saat ini memaksa tinggal di Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS), melainkan manifestasi dari hadirnya negara untuk warganya.

"Ini bukan lagi sekedar kompensasi, tapi juga manifestasi. Kalau kompensasi kan sudah diberikan, jadi kewajiban pemerintah dalam konteks ini sudah tunai. Nah lalu muncul rencana bangun rusun baru, diantaranya untuk warga yang sekarang berpolemik nih, itu bukan kompensasi lagi, itu manifestasi bahwa Pj Heru dan pemerintah DKI telah hadir untuk memperhatikan warganya sesuai UUD 45 Pasal 34," ujar Nanang di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Kepala Divisi Advokasi Rumah Aktivis Institute (RAI) ini pun mengingatkan sejumlah warga eks Kampung Bayam yang masih bertahan di JIS agar tidak memaksakan kehendak untuk menduduki HPPO lantaran secara regulasi kawasan tersebut belum sah diperuntukkan bagi mereka.

"Lalu jangan pula ini dinarasikan sebagai tempat milik eks warga Kampung Bayam. Tidak begitu, itu Jakpro sudah menegaskan adalah HPPO. Kalau mau menempati, ya aturannya diikuti, mesti jadi pekerja dulu. Intinya, saya kira tadi ya rusun baru di Priok, bukan kompensasi untuk Kampung Bayam nampaknya. Hanya kebetulan eks warganya yang ada disana sejauh ini masih dianggap bagian dari kelompok tidak mampu, sampai nanti ada status yang clear," tuturnya.

Lebih lanjut Nanang pun mendukung upaya Heru dalam rangka mewujudkan ketahanan kota melalui berbagai program di bidang sandang, papan dan pangan. Namun demikian, Nanang pun tidak menampik bahwa suasana Pemilu 2024 turut mewarnai dinamika Jakarta, termasuk segala hal yang dilakukan Pj. Gubernur DKI.

"Bahwa kiprah Pj Heru dengan ragam kerjanya harus di dukung, itu sepakat. Walaupun tidak dipungkiri ada situasi politik yang cukup mewarnai dinamika Jakarta. Ya Jakarta wajah Indonesia, maka isunya selalu jadi bagian dari isu nasional. Sejauh ini Pj Heru saya lihat bisa mengendalikan situasi dan kondisi di Pemprov DKI dengan segala dinamikanya," pungkas Nanang. (DID)