CARITAU PONTIANAK – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah akan terus evaluasi tarif batas penerbangan seiring membaiknya sektor transportasi yang juga akan memndorong tingginya mobilitas penduduk. 

Baca Juga: BPS: Beras Alami pada Maret 2024 Inflasi 2,06%

"Sektor transportasi memang membaik sejalan dengan perbaikan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga mobilitas penduduk sudah mulai meningkat, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Akan tetapi, tentu tarif batas atas penerbangan perlu kita evaluasi,” kata Airlangga Hartarto saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID dan penyerahan KUR di Kabupaten Kubu Raya, Jumat (25/11/2022).

Menko Perekonomian mengatakan bahwa transportasi merupakan sektor penyumbang inflasi terbesar sejak dilakukannya perbaikan dalam kegiatan penanganan dampak Covid-19.

"Salah satu inflasi yang keras kepala itu pada sektor transportasi, sehingga kita akan menjaga sektor transportasi agar tidak terus menyumbangkan inflasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melihat karena sektor terbesar yakni transportasi," katanya.

 Airlangga mengatakan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Maluku juga akan membahas beberapa komoditas yang berpotensi bisa mengganggu inflasi seperti bawang merah, daging ayam, telur ayam, beras, tempe, minyak dan goreng curah.

Airlangga menyampaikan pemerintah pusat meminta pemerintah daerah agar menggunakan dana daerah untuk mendukung logistik di beberapa daerah. Dia juga mengatakan bahwa beberapa daerah dicek ada yang belum menggunakan dana tersebut.

"TPIP akan memberikan surat agar ini bisa dimanfaatkan. Beberapa hal yang menjadi catatan ke depan bahwa inflasi perlu ditangani secara lebih baik, karena kita akan mencatatnya di bulan Desember, agar pertumbuhan ekonomi kita berkualitas bisa dicapai jika inflasinya bisa ditekan," kata Airlangga.

Menurutnya, salah satu solusinya tentu dengan perluasan kerjasama antar daerah, kemudian sarana prasarana yang terkait sentra produksi, dan dengan badan pangan operasi pasar pangan murah atau dengan Bulog.

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa masih ada beberapa hal lain yang juga harus di dorong untuk keberhasilan menekan harga BBM.

"Kita lihat di bulan Agustus kemarin secara nasional 5,9 persen dan bulan Oktober kemarin sudah turun pada 5,7 persen. Tentu kita akan lihat di November biasanya akan ada penurunan, kemudian bantuan subsidi ongkos angkut dari APBD diperlukan," papar Airlangga.

Kemudian terkait program di masyarakat terutama tanaman perkarangan dan ada 14 provinsi belum menggunakan wajib belanja perlindungan sosial sebesar dua persen dari dana transfer umum (DTU). 

"Lalu TPID perlu melakukan pendampingan, bisa juga menggunakan 20 persen dana desa," kata Airlangga. (HAP)

Baca Juga: Kemenkeu Kembali Gelontor Insentif Fiskal Rp340 Miliar bagi Daerah Pengendali Inflasi