CARITAU JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia melayangkan pemanggilan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). 

Adapun pemanggilan Ketua Umum Partai Golkar itu ditenggarai merupakan buntut dari manuver dan sikap agresif Airlangga yang sibuk mencari tiket dukungan maju menjadi capres dan cawapres di kontestasi pemilu 2024. 

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tol Japek II

Pernyataan tersebut disampaikan Pengamat Politik Citra Institute Efriza melalui keterangan tertulis yang diterima Caritau com, Selasa (18/7/2023).

"Proses pemanggilan Airlangga harus disikapi hati-hati, ditenggarai situasi politisasi, akan turut bergulir. Proses penyelidikan di Kejagung memang urusan hukum. Tetapi situasi politik, dinilai juga dapat mengkhawatirkan dirinya, sebab terjadi ketika dirinya agresif di Pilpres mencari tiket cawapres, utamanya juga upaya Golkar mendekat kepada KPP," kata Efriza. 

Kendati demikian, dirinya menuturkan, bahwa proses pemanggilan kepada Airlangga tersebut harus disikapi dengan penuh hati-hati meski itu merupakan proses penyelidikan atas rangkaian kegiatan dugaan kasus korupsi pemberian izin fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke luar negri. 

Disisi lain, Efriza menilai, pemanggilan terhadap Airlangga oleh Kejaksaan Agung RI ditenggarai juga dapat menguatkan isu bakal munculnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang telah diusulkan oleh sejumlah kader Partai Golkar dalam rangka menggeser posisi Airlangga dari Ketum Partai. 

Efriza menuturkan, Airlangga akan menghadapi keadaan yang semakin ruwet, lantaran belum lama ini mulai muncul desakan dari para kader internal Partai Golkar yang menginginkan untuk segera dilakukannya Munaslub dalam rangka mengeser posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai. 

Adapun desakan untuk Airlangga mundur itu di duga lantaran para kader saat ini menilai bahwa Airlangga sudah tidak lagi mampu menunjukkan kinerja yang mumpuni dalam menggerek suara partai dalam menghadapi Pemilu serentak 2024

"Pemanggilan yang dilakukan Kejagung dapat malah menguatkan isu munaslub, sebab melihat adanya kartu penting bahwa bukan saja kinerja Airlangga untuk Golkar kurang maksimal, tapi juga ditambah dengan tiket capres juga tak mungkin," tandas Efriza. (GIB/DID)

Baca Juga: Gegara Dorong Munaslub, Ridwan Hisjam Diperiksa di Sidang Etik Partai Golkar