CARITAU JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menyambut baik langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk tidak membentuk tim, layaknya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Menurut Gembong, sikap Heru tersebut membuktikan jika dirinya percaya akan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemprov DKI dalam mengelola tata pemerintahan.

Baca Juga: Ini Jawaban PDIP Soal Pernyataan Paloh yang Merasa NasDem Diberlakukan Seperti Oposisi

"Jika Pak Heru belum membentuk TGUPP maka dia menganggap ASN DKI Jakarta sudah memiliki kemampuan mumpuni dalam tata kelola pemerintahan," kata Gembong Warsono, Kamis (3/11/2022).

Selain itu, dikatakan Gembong, ketiadaan TGUPP dari kalangan profesional juga bisa meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta karena pemerintah tidak mengeluarkan gaji.

"Pak Heru ini kan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Jakarta kan gitu, beliau seluk beluk Jakarta sudah tahu, dan kebetulan pejabat yang sekarang menjabat di DKI Jakarta rata-rata sahabatnya saat bertugas di Jakarta," kata Gembong pada Kamis (3/11/2022).

Lebih lanjut Gembong mengungkapkan, Heru memiliki keyakinan bahwa koleganya di Pemprov DKI Jakarta mampu mengemban tugas yang diberikan.

Ia pun mencontohkan para Asisten Sekda DKI Jakarta yang mampu mengkoordinasikan antar organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga kebijakan yang disusun bisa dieksekusi demi pelayanan masyarakat.
 

"Sebagian besar beliau paham dan tahu persis kapasitas para pejabat di eselon dua itu," ujar Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Karena itu, Gembong menganggap langkah Heru sangat tepat jika dibandingkan kepempinan sebelumnya selama lima tahun. Para OPD, ujar dia, tidak memiliki keleluasaan dalam mengeksekusi program karena terkesan dikendalikan oleh TGUPP.

"Sekarang pak Heru memberikan keleluasaan kepada para pejabat untuk mengeksekusi program-program yang sudah digarisbesarkan pak Heru untuk bisa dibuat skala prioritas. Misalkan pengentasan banjir menjadi prioritas yang harus dikerjakan semua pemangku kepentingan DKI Jakarta, maka semua pemangku kepentingan dki Jakarta dibuat satu rampak barisan," jelas Gembong.

"Dibuat satu rampak barisan agar bekerja maksimal, untuk mengentaskan persoalan banjir. Kenapa dibuat satu rampak barisan? karena memang sudah tidak ada mengganggu, mereka merdeka betul untuk mengeksplorasi segala daya dan kemampuan para aparat DKI Jakarta untuk menuntaskan dan mencapai target yang dibebankan Pj Gubernur," lanjutnya.

Meski demikian, Gembong yakin Heru tetap memiliki tim khusus berskala kecil untuk membantu kinerjanya di pemerintahan. Soalnya Heru juga mengemban jabatan definitif sebagai Kepala Sekretariat Presiden RI, sehingga dia juga harus menyelesaikan pekerjaannya di Kementerian Sekretariat Negara RI.

"Beliau pasti punya, tapi tim kecil yang beliau percaya betul, bukan tim yang sangat gemuk. Tim itu makin gemuk makin berat, sehingga ruang geraknya makin berat, dan karena makin berat maka eksekusinya makin lamban," imbuhnya.

Beda halnya dengan tim kecil, ungkap Gembong, mereka akan bergerak lincah sehingga Heru lebih cepat mengeksekusi persoalan yang ada di Pemprov DKI. Langkah ini diambil Heru setelah dia melakukan pemetaan terhadap persoalan yang ada di Jakarta.

"Beliau itu sudah terbiasa dengan tim yang ada di Sekretariat Kepresidenan, sehingga saya punya keyakinan bahwa beliau akan sangat lincah dan tidak membebani APBD Jakarta, paling utama di situ," tutupnya.

Seperti diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan tidak ada lagi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Ya TGUPP itu kan tergantung selera gubernur masing-masing, dulu bagus, semuanya bagus," ujar Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/10/2022).

Namun demikian, Heru mengaku dirinya belum terpikirkan untuk mengangkat kembali TGUPP. "Kalau sekarang sih enggak ada ya," ujar Heru. (DID)

Baca Juga: 46 Persen Polusi Udara dari Kendaraan Bermotor, Pengamat Minta DKI Benahi Transportasi Umum