CARITAU SANUR - Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri mengungkapkan jika dirinya dengan tegas menolak pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang terletak di Kabupaten Buleleng. 

Ia menilai pembangunan Bandara Bali Utara tidak strategis. Menurutnya, wisatawan akan menghabiskan waktu dalam perjalanan untuk mengunjungi destinasi lain.

Selain itu, ia menyebutkan dengan luas wilayah Bali yang hanya 5.780 km persegi akan membuat kondisi semakin crowded dan sumpek. Menurutnya, pembangunan Bandara Bali Utara hanya menguntungkan bagi investor.

"Waktu mau dibangun (bandara baru) lagi di Buleleng, saya kan bilang keluarga besar saya itu di sana mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya, saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak aja ku bilang, hanya untuk nguntungin pariwisata, enggak," ujar Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1/2023).

Ketum PDI-P tersebut juga mengatakan jika Presiden Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Wishnutama, dan Gubernur Bali Wayan Koster sempat mendatangi kediamannya untuk membicarakan pembangunan Bandara Bali Utara. Mereka menilai pembangunan Bandara Bali Baru diperlukan untuk menampung wisatawan asing.

Ia pun tetap menolak dan memberikan dua alternatif lain. Yakni, menambah runway penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai atau menghubungkan penerbangan antara Surabaya-Banyuwangi-Ngurah Rai.

Dengan skema tersebut wisatawan dapat menggunakan pilihan saat liburan ke Pulau Dewata. Wisatawan dapat mendarat di Surabaya dan menginap di Surabaya, kemudian melanjutkan penerbangan ke Bali atau mendarat di Banyuwangi kemudian melanjutkan perjalanan melalui Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana.

"Kebayang enggak? Buang buang duit melulu (Bandara Bali Utara) mau dijadikan hub. Pokoknya saya bilang (enggak)," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, pembangunan Bandara Bali Utara sendiri diinisiasi pada tahun 2015 lalu dalam masa pimpinan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. Proyek ini sendiri menyisakan banyak masalah, salah sartunya terkait sengketa lahan dengan warga setempat. Pada bulan Juli 2022 lalu, Presiden Jokowi mencoret Bandara Bali Utara dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). (IRN)