CARITAU JAKARTA - Rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta menuai pro dan kontra. Sejumlah masyarakat menyebut penerapan ERP dinilaibmemberatkan kelompok masyarakat kecil, termasuk pengemudi ojol.

Terkait adanya penolakan sebagian masyarakat, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan pihaknya akan melakukan peninjauan ulang pembahasan ERP. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Hadapi era Ekonomi Kompetitif, Pemprov DKI Gandeng BUMD Bekali UMKM

Dijelaskannya, saat ini proses peninjauan kembali pembahasan Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) tengah berproses di DPRD DKI. 

Dia pun menambahkan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengikuti arahan DPRD DKI terkait keberlanjutan pembahasan regulasi yang mengatur soal ERP itu.
 

"Yang penting adalah semua aspirasi kami perhatikan," kata Heru, pJumat (10/2/2023).

"Itu tergantung arahan dari DPRD, kami ikut," imbuh Heru.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo menyatakan Pemprov DKI menarik kembali pembahasan regulasi ERP setelah mendapat penolakan, salah satunya dari kalangan pengemudi ojek online (ojol). Ia berjanji akan memperjuangkan angkutan daring itu tidak kena kebijakan ERP.

"Jadi, apa yang menjadi tuntutan, ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali rancangan peraturannya," tutur Syafrin.

Saat ini, raperda tersebut sudah dalam pembahasan bersama DPRD DKI sehingga hak legislasi berada di tangan wakil rakyat di Kebon Sirih. Meski begitu, mengingat ada penolakan dari kelompok masyarakat, maka Pemprov DKI akan meminta kepada DPRD DKI untuk dikembalikan agar dilakukan kajian lagi. (DID)

Baca Juga: Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu