CARITAU JAKARTA - Setelah sempat dikritik soal wacana peniadaan anggaran pengembangan jalur sepeda, akhirnya Pemprov DKI Jakarta kembali menganggarkan dana untuk jalur sepeda.

Anggota Komisi B DPRD, DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menegaskan, program jalur sepeda era Anies Baswedan batal dihapuskan. Politisi PKS itu menyebutkan warisan Anies tersebut masih mendapatkan anggaran sebesar Rp7,5 miliar pada 2023. Turun dari usulan anggaran sebelumnya Rp38 miliar.

Baca Juga: Fraksi PDIP Pertanyakan Penonaktifan NIK KTP DKI Jelang Pilkada 2024

"Rapat terakhir Komisi B merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp7,5 miliar," kqta Taufik kepada wartawan, Kamis (17/11/2022).

Rinciannya, lanjut MTZ, anggaran itu diperuntukkan untuk tiga kegiatan. Yakni Rp2 miliar untuk mengevaluasi lajur sepeda yang sudah ada, untuk sosialiasi hasil evaluasi sebesar Rp500 juta, yang dibagi untuk masing-masing kota madya Rp100 juta.

"Sedangkan Rp5 miliar lagi untuk optimalisasi, tindak lanjut dari hasil evaluasi ke seluruh Jakarta. Jadi lajur-lajur yang berbahaya dipindahkan rutenya atau diberi pengaman yang sesuai," ujarnya.

Pria yang akrab disapa MTZ ini menegaskan, anggaran itu hanya diperuntukan untuk ketiga kegiatan saja. Sedangkan anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda tahun 2023 tidak masuk dalam anggaran.
 

"Belum ada anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda di Jakarta. Padahal sebelumnya di pembahasan awal ada Rp38 miliar," ujar MTZ.

Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan penghapusan anggaran untuk pengembangan jalur sepeda menjadi perbincangan publik.

Padahal, keberadaan jalur sepeda diyakini untuk memberi ruang bagi masyarakat yang masih peduli dalam mengurangi emisi karbon akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Elisa mengatakan jalur sepeda di Jakarta masih cukup minim jika dibandingkan dengan total panjang jalan di Jakarta.

"Jalur sepeda terproteksi cuma 40 km dari total panjang jalan Jakarta yang 6.700 km. 1 persen aja tidak sampai. Totalnya dengan yang ‘cat’ doang sekitar 300 km, tidak sampai 5 persen total jalan. Tapi buat sebagian orang, jalur sepeda kayak diberlakukan macam tuman penyebab kemacetan,” kata Elisa melalui akun twitter @elisa_jkt, dikutip, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Diketahui, Anggota DPRD DKI dari PSI Eneng Malianasari menuding keberadaan jalur sepeda jadi biang kemacetan di Jakarta semakin parah. Dari sejumlah ruas jalan yang terdapat jalur sepeda, menunjukkan adanya kemacetan yang semakin parah.

Eneng yang tercatat sebagai anggota Badan Anggaran DPRD DKI itu mengatakan keberadaan jalur sepeda justru membuat laju kendaraan semakin lambat. Akibatnya macet semakin parah.

“Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol, ketimbang memperlancar mobil atau motor, justru malah memperlambat,” kata Eneng. (DID)

Baca Juga: Legislator Pastikan Tak Persulit Penganggaran Terhadap Pembangunan Pompa Kali Sunter