CARITAU JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos). Penggeledahan tersebut diduga terkait kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) beras.

Baca Juga: KPK Cegah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali ke Luar Negeri

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan, dugaan kasus korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terjadi saat masa kepemimpinannya.

Lebih lanjut Risma menegaskan, saat dirinya menjabat Mensos menggantikan Juliari Peter Batubara, bansos yang diberikan berupa uang tunai.

"Sehingga saat ada perintah itu bukan dari bapak presiden untuk saya memberikan bansos beras di 2021. Itu saya tolak," kata Risma di kantor Kemensos RI, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

"Saya tidak mau, karena saya memegang arahan bapak presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu bentuk uang. Itu saya pegang, jadi saya tolak, makanya 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos," lanjut dia 

Dirinya lantas meminta para jajarannya di Kemensos untuk menjauhi praktik korupsi. Ia pun menganjurkan untuk bisa berpuasa, jika merasa kurang dalam pendapatan.

"Demi Allah saya bersumpah, artinya pertanggungjawaban saya itu bukan hanya kepada manusia atau masyarakat di Indonesia sekarang ini menteri, dulu di Surabaya. Tapi juga kepada tuhan, kepada Allah, karena itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman, makanya saya ngomong kalau kita kurang ayok kita puasa. Saya temenin puasa. Saya sampaikan begitu ke teman-temam," ucap Risma.

Menurut Risma, anggaran yang dipegang Kemensos RI merupakan bansos untuk rakyat yang membutuhkan. Karena itu, ia mengaku selalu mengingatkan para anggotanya untuk menghindari praktik korupsi.

"Jangan melakukan, menyakiti, apalagi ini hak orang teraniaya, yang doanya, di agama saya paling cepat dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah," tegas Risma.

Sebelumnya, KPK membenarkan melakukan penggeledahan di Kementerian Sosia (Kemensos). Upaya paksa penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020 - 2021.

"Benar, ada kegiatan (penggeledahan) dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi Selasa (23/5/2023).

Ali tidak menjelaskan secara rinci terkait ruangan mana yang saat ini tengah digeledah tim penyidik di kantor Menteri Sosial (Mensos) Risma Trimaharini itu. Namun, upaya paksa penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti kasus korupsi yang saat ini tengah disidik KPK.

Dalam proses penyidikan ini, KPK sebelumnya mencegah enam pihak ke luar negeri, dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kemensos. Salah satu pihak yang dicegah diduga mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Kuncoro Wibowo.

Selain Kuncoro, KPK juga turut mencegah Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP), Ivo Wongkaren; Direktur Komersial PT BGR, Budi Susanto; VP Operation PT BGR, April Churniawan; Ketua Tim Penasihat PT PTP, Roni Ramdani dan General Manager PT PTP Richard Cahyanto. (DID)

Baca Juga: KPK Resmi Tahan dan Tetapkan 15 Pegawainya sebagai Tersangka Kasus Pungli Rutan