CARITAU JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan saluran komunikasi antara rakyat dengan wakilnya saat ini tertutup. Putusnya hubungan antara masyarakat dengan sistem keterwakilannya membuat publik hampir tidak memiliki saluran formal dengan wakilnya.

"Secara teori sih ada, tapi secara fakta didengar atau tidak suara warga tersebut? Demokrasi yang biasanya kita lihat adalah demokrasi yang hanya terlihat sisi besarnya," kata Bivitri dalam acara diskusi OTW 2024 bertajuk 'Nyawa Demokrasi dan Ekonomi di Tangan Jokowi' oleh lembaga Survei KedaiKOPI, Selasa (15/8/2023).

Baca Juga: Demo Perppu Ciptaker di Gedung DPR, Massa Aksi: Neraka Bagi Rakyat, Surga Bagi Oligarki dan Pengusaha

Meskipun saluran komunikasi banyak, namun saat ini saluran tersebut tertutup, “tak heran jika kemudian muncul saluran alternatif seperti turun ke jalan, gelar forum warga dan sebagainya,” paparnya. 

Namun sayangnya saluran alternatif itu akhirnya tertutup akibat banyak pasal-pasal hukum yang sekarang digunakan untuk menekan aktivitas atau forum warga.

"Kekuasaan wataknya adalah mempertahankan kemudian memperluas, caranya adalah dengan menggunakan kekuasaan itu sendiri. Harusnya ada koridor yang dibuat dalam demokrasi itu sendiri, dan saat ini itu semua dihancurkan. Fungsi kontrol saat ini dimatikan juga oleh kekuasaan," pungkasnya.

"Negara lemah dan dimanfaatkan oleh oligarki. Oligarki memanfaatkan institusi resmi negara untuk meraup keuntungan mereka sendiri," sambung Bivitri. (DID)

Baca Juga: Kritik Sistem Ambang Batas Presiden 20%, Ekonom: Presiden Ditentukan Oligarki Konglomerat