CARITAU JAKARTA - Wacana untuk mengembalikan Pilkada (Gubernur, Bupati dan Walikota), lewat DPRD kembali mencuat. Wacana tersebut bergulir saat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bertemu dengan pimpinan MPR, Bambang Susatyo pada 10 Oktober lalu.

Saat itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo membahas evaluasi sistem pilkada sambil menyoroti peningkatan kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah.

Baca Juga: Peran LBP Perbesar Keinginan Jokowi Jadi Ketum Golkar

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa mengatakan, hingga saat ini belum mendengar adanya wacana untuk membahas soal pemilihan kepala daerah akan dikembalikan ke DPRD.

Saan menyatakan, sampai saat ini, atas kesepakatan DPR dan pemerintah, pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024 mendatang, melalui mekanisme pemilihan langsung.

Pihaknya, lanjut Saan, saat ini tengah fokus pada tahapan peraturan KPU dan tahapan Pemilu yang akan berlangsung. Bahkan ia menegaskan kalau jadwal Pilkada Langsung adalah November 2024.

Namun, jika ada yang menganggap Pilkada yang akan datang bermasalah, harus dilakukan evaluasi dan perbaikan. Tapi bukan sebaliknya dengan mewacanakan Pilkada dikembalikan ke DPRD.

"Pilkada langsung ini dinilai ada kelemahan-kelemahan, itu yang kita perbaiki bersama. Bukan berarti kita kembali kita mundur ke masa lalu," kata Saan.

Bahkan, politisi asal NasDem itu mengatakan, apabila Pilkada dikembalikan ke DPRD akan kembali memunculkan politik dagang sapi. Karena, Pilkada Lewat DPRD juga tetap tidak bisa menjamin untuk menutup celah korupsi mengingat anggaran Pilkada langsung lebih mahal.

"Apakah ada jaminan lewat DPRD tidak ada yang namanya money politics? Jangan-jangan yang muncul ada oligarki juga di sana kan. Tapi lebih kepada dagang sapi," ujar Saan. (DID)

Baca Juga: Gelar Rapat Konsolidasi, TKN Minta Relawan Turun ke Akar Rumput Menangkan Ganjar-Mahfud