CARITAU JAKARTA - Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim angkat bicara perihal temuan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan aliran dana asing masuk dalam rekening Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024. 

Adapun berdasarkan laporan dari PPATK, dana yang masuk dalam rekening parpol itu besaran nya sekitar Rp195 miliar. Dana asing itu ditenggarai digunakan untuk memfasilitasi biaya kampanye Pemilu 2024. 

Selain temuan adanya dana asing yang masuk ke Parpol, PPATK juga menemukan transaksi mencurigakan bernilai triliunan rupiah yang dilakukan para Caleg di Pemilu 2024. 

Taslim menyebut pihaknya mendukung penuh upaya PPATK untuk menindaklanjuti soal adanya dugaan transaksi janggal dan dana asing yang masuk dalam rekening parpol tersebut. 

"Kami mendukung temuan PPATK untuk ditindaklanjuti dalam penelitian yang lebih komplit supaya terang benderang,” kata Taslim kepada wartawan, Selasa (16/1/2024)

Dirinya mendesak seluruh aparatur penegak hukum yakni, Bawaslu RI, Kejaksaan, KPK dan Kepolisian untuk bekerjasama dalam rangka menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. 

“Apakah ada bukti-bukti bahwa di situ terjadi unsur-unsur tindak pidana. Itu harus ditelusuri, setelah itu serahkan kepada pihak berwajib," tegasnya.

Disisi lain, Taslim juga meminta kepada seluruh pihak yang telah melakukan penelusuran untuk tak segan-segan mempublikasikan siapa saja pihak-pihak yang telah terlibat dalam dugaan masuknya dana asing dan transaksi janggal itu.

Hal itu lantaran menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh para oknum itu telah mencederai nilai nilai tatanan demokrasi dan juga merusak menyinggung nama baik partai politik. 

"PPATK setelah cukup bukti langsung tunjuk hidung saja, sebab jika dugaan tersebut mengarah ke semua partai berpotensi menyinggung dan merusak nama baik partai," terang Taslim. 

“Supaya partai-partai yang bersih itu tidak terkena pencemaran dan pencemaran," sambung dia.

Kendati demikian, Taslim juga mengingatkan bahwa peningkatan arus keuangan di rekening para bendahara parpol bisa saja terjadi lantaran untuk membiayai atribut kampanye dan saksi-saksi. 

Demi meluruskan informasi negatif soal pembengkakan dana masuk ke rekening partai menurut Taslim, maka temuan dari PPATK itu harus segera diungkap secara terang benderang. 

Ia menambahkan, penindakan itu harus dilakukan agar nantinya publik dapat mengetahui terkait mana aliran dana yang legal dan aliran dana yang berasal dari hal yang melanggar ketentuan aturan perundang-undangan. 

“Sekarang berapa puluh ribu orang jadi caleg: pusat, kabupaten kota privinsi, berapa orang yang terlibat dalam Pilpres, mungkin itu bagian dari pengelolaan keuangan, orang bikin bendera, orang bayar saksi dan seterusnya,” tandas Taslim. 

Diketahui, sebelumnya, PPATK mengungkap temuan transaksi mencurigakan yang dilakukan daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2024, yang dianalisis sepanjang 2022-2023.

Berdasarkan temuanya, PPATK menyebut terdapat transaksi mencurigakan sebesar Rp51,4 triliun dari penelusuran 100 caleg.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan ada 100 Caleg yang diduga menyetor dana diatas Rp500 juta keatas dan ditotalkan bernilai Rp21,7 triliun. 

Dalam penelusurannya, selain itu, PPATK juga menemukan 100 Caleg yang melakukan penarikan uang dengan total sekitar Rp34 triliun.

Disisi lain, PPATK mengungkap menemukan penerimaan dana senilai total Rp195 miliar dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 2022-2023. (GIB/DID)