CARITAU JAKARTA - Buntut pemeriksaan bakal calon wakil presiden (Cawapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem menantang KPK memanggil dan memeriksa semua calon presiden (Capres) yang namanya sudah muncul di publik.

Pemeriksaan terhadap semua capres maupun cawapres dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan dan prasangka buruk. Usulan itu disampaikan politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. NasDem dan PKB setuju, agar KPK memeriksa semua Capres, tidak hanya Cak Imin.

Baca Juga: PPP DKI Dukung Gugatan DPP PPP ke Mahkamah Konstitusi

Dalam program Dua Sisi TvOne, bertajuk "KPK Periksa Cak Imin, Proses Hukum atau Politik?", dikutip Sabtu (9/9/2023), Sahroni awal mengatakan, agar lebih adil, semua yang terkait dengan Capres-Cawapres dipanggil KPK.

"Capres Cawapres yang sudah muncul, tapi belum resmi, boleh juga dipanggil semua, biar rata. Supaya fair. Semua deklarasi di dalam ruangan KPK, semuanya rata, fair. Supaya nggak ada anggapan, 'oh hanya PKB yang dikriminalisasi'. Supaya enak," kata Sahroni.

Menanggapi itu, Jazilul setuju agar para Capres dan Cawapres yang namanya sudah muncul dipanggil dan diperiksa. "Seperti yang disampaikan Pak Sahroni, usut semua Capres-Cawapres itu," katanya.

"Kalau diusut semua, berarti calon-calon lain juga ada indikasi bermasalah?" tanya Host Dwi Anggia.

Jazilul meyakini, calon-calon lain juga memiliki indikasi permasalahan hukum, salah satunya terkait food estate yang merupakan program Presiden Joko Widodo dan dikomandoi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

"Ada, ada (masalah), lihat saja di Google. Kemarin malah soal food estate. Jadi, maksud saya, di-clearing semua. Kalau memang mau diperiksa, periksa semua, diusut semua. Kalau mau ditutup, ditutup dulu, dimoratorium, seperti kejaksaan juga," jelas Jazilul.

Tujuannya, kata dia, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan prasangka buruk. Bahkan bisa menimbulkan saling tuduh dan fitnah antara satu dengan yang lain.

"Nah, untuk menghindari itu, yang (namanya) sudah muncul dipanggil saja, diklarifikasi, kan nggak ada masalah, seperti usul Pak Sahroni itu. Seperti yang disampaikan Pak Syahganda, begitu ini dilaunching, dideklarasi, menggetarkan dan merusak semua peta yang ada, terus disoal," pungkas Jazilul. (DID)

Baca Juga: Alasan Adian Gulirkan Hak Angket ke DPR: Gak Ada Pamannya