CARITAU JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi ikhwal Presiden Joko Widodo yang kerap membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, namun tidak didampingi oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.  Hasto menegaskan, penyerahan bansos jangan sampai dipolitisasi jelang Pemilihan Presiden 2024.

Awalnya Hasto mengatakan program Bansos merupakan kebijakan dari negara yang diawali dari DPR RI, Badan Anggaran (Banggar DPR RI) hingga kementerian. Dia menerangkan, Bansos bukanlah kebijakan dari Presiden.

Baca Juga: Dinilai Sulit Jadi Oposisi, PPP dan Perindo Berpeluang Merapat ke Prabowo-Gibran

"Dengan dukungan dari seluruh parpol, sehingga Bansos bukanlah kebijakan Presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada DPR RI, sehingga pembagian Bansos jangan dipolitisasi," kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Manfud, Menteng, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Diketahui, Tri Rismaharini merupakan Mensos di Kabinet Indonesia Maju, serta berasal dari kader PDI Perjuangan yang di Pilpres 2024 nanti mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres.

Sementara Presiden Jokowi erat dikait-kaitkan di kubu yang berseberangan, yakni capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Hal ini tidak lepas karena Gibran merupakan anak kandung dari Eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Atas dasar tersebut, aktivitas Presiden Jokowi akhir-akhir ini yang kerap membagikan Bansos, tapi tidak membawa Mensos Tri Rismaharini sebagaimana mestinya malah menimbulkan polemik.

"Buk Risma ini merupakan sosok yang berintegritas tinggi, beliau tidak mau data-data Bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Nah, sikap yang dimiliki Ibu Risma, tapi tidak diajak. Termasuk dalam kebijakan raskin," lanjut Hasto.

Hasto khawatir, penyerahan Bansos bakal digunakan oleh sejumlah oknum sebagai alat politik. Jika terjadi, kata Hasto, maka itu adalah pelanggaran serius dan mencederai rakyat

"Sehingga beras untuk rakyat miskin dari Bulog, tapi muncul gambaran pasangan nomor urut 2 dan ini merupakan penyalahgunaan politik bansos secara serius, serta mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan yang baik," tutur Hasto. (RMA/DIM)

Baca Juga: KPU Ungkap Situs Webnya dapat Ratusan Juta Serangan DoS