CARITAU MAKASSAR – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat kini tengah memproses permohonan sengketa 16 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat se-Sulsel melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD).

Hal itu disinyalir jadi pertimbangan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menunda pelantikan Ni'matullah Rahim Bone sebagai Ketua Demokrat Sulsel. 

Baca Juga: Golkar Minta Jatah Lima Menteri, Demokrat Yakin Prabowo Sudah Rumuskan Kabinet

Menanggapi hal itu, Ketua Demokrat Maros, Amirullah Nur Saenong mengaku sangat mengapresiasi DPP Partai Demokrat, khususnya kepada Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Permohonan sengketa 16 DPC se-Sulsel ke MPD pun kini memasuki babak baru. 

Diketahui, MPD sudah membentuk Tim Kajian Perkara dan Panitera untuk menyelesaikan gugatan 16 DPC. Ketuanya adalah Gatot MS. 

Setelah terbentuk, Ketua tim kajian menyurati para tergugat dalam hal ini Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen DPP Teuku Riefky Harsyah, serta Ketua BPOKK Herman Khairon.  

Ketiganya diminta untuk segera membuat jawaban tertulis mengenai gugatan para termohon yang kebetulan teratas nama Ketua PD Wajo, Rahman Rahim, Ketua PD Sinjai Nasyit Umar, dan Ketua PD Bantaeng Kr Aca. 

Surat tertanggal 17 Mei itu bahkan memberikan batas waktu tiga hari kerja pada ketiga termohon. Jika tidak dipenuhi, maka MPD menganggap bahwa ketiga termohon yang menjadi tim finalisasi hasil Musda Demokrat provinsi dianggap tidak ingin menggunakan hak membela diri. Dengan arti lain, MPD berhak memutuskan perkara sesuai dengan gugatan para pemohon. 

"Langkah MPD ini patut diapresiasi. Dengan memproses gugatan itu, menandakan roda organisasi ini memang berputar di atas rel aturan," katanya. 

Selain itu, proses MPD ini dipastikan menjadi penyebab tertundanya pelantikan Ketua Demokrat Sulsel terpilih Ni'matullah yang awalnya dijadwalkan 17 Mei kemudian ditunda ke 22 Mei dan saat ini kembali ditunda.

"Tapi bukan itu persoalan utamanya, persoalan utamanya adalah Ketua Umum yang batal melantik terhindar dari langkah yang salah dan bisa menjadi olok-olok karena proses gugatan berjalan di MPD, tapi tetap mau memaksakan," kata Amirullah. 

Dia bahkan menegaskan bahwa, ancaman beberapa waktu lalu soal boikot jika DPP memaksakan pelantikan dan mengabaikan proses di MPD, sebenarnya bukti kecintaan pada AHY. 

"Sekarang, jika Ketua Umum mau datang ke Makassar dan bukan dengan tujuan mempertontonkan bagaimana menjalani aturan yang salah, jangankan karpet biru, karpet sutra juga kita sediakan untuk menyambut," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Mesin Partai Demokrat Tak Maksimal Dukung Anies Jika AHY Gagal Jadi Cawapres