CARITAU JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai, proses pencatatan buruh migran dan juga para penyandang disabilitas (cacat fisik) sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) harus diwasapadai lantaran pada realitas objektif yang terjadi di lapangan acapkali dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk dipakai demi kepentingan meraup suara di Pemilu 2024.

Dirinya mengungkapkan, pencatatan buruh migran dan penyandang disabilitas sebagai daftar pemilih sementara saat ini masih mengalami persoalan yang carut marut. 

Baca Juga: Singgung Pemimpin Suka Marah-marah, JK Contohkan Gaya Kepemimpinan Rosullulah

Ia menjelaskan, kondisi carut marut tersebut dikarenakan buruh migran dan juga penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai DPS kerap kali tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. 

Kondisi itu, diakui Said, didapat berdasarkan temuan-temuan fakta di lapangan saat pemantauan yang dilakukan pada kontestasi pemilu sebelumnya. Dimana para buruh migran dan penyandang disabilitas jarang sekali menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos seorang kandidat pemimpin di hari H kontestasi Pemilu. 

"DPS buruh migran ini sangat rawan digunakan untuk terjadinya kecurangan pemilu. Dimana pada saat hari pencoblosan banyak buruh migran yang tidak datang ke TPS tapi di dalam perhitungan yang dikirim ke KPU Pusat patut diduga ada kemungkinan terjadi jual beli suara," kata Sad Iqbal kepada wartawan, Kamis (20/4/2023). 

"Daftar pemilih sementara terhadap disabilitas (penyandang cacat) juga harus dicermati karena di tingkat lapangan pada hari pencoblosan juga banyak disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya saat pencoblosan. Untuk itu, para DPS penyandang cacat perlu dicemati akan terjadi kecurangan," sambungnya. 

Selain DPS buruh migran dan penyandang disabilitas, Said juga turut menyoroti DPS yang berada di rumah sakit dan juga DPS yang sedang menjalani akibat perbuatan hukum di penjara. 

Said menyebut, DPS itu perlu untuk diawasi agar pada kontestasi Pemilu 2024 tidak terjadi penyelewengan data yang berakibat berpotensi terjadi kecurangan dan pelanggaran. 

hal itu lantaran, para DPS yang berada di rumah sakit dan dipenjara sangat rentan dimanfaatkan hak pilihnya untuk kepentingan pragmatis demi memenangkan suara di kontestasi Pemilu 2024. 

"Selain itu, daftar pemilih sementara terhadap pemilih yang ada di rumah sakit dan di penjara. Ini juga harus dicermati, jangan sampai datanya diselewengkan sehingga terjadi pelanggaran," tegasnya.

Berdasarkan hal itu, Said menegaskan, partai Buruh akan melakukan pemantauan dan juga monitoring terhadap data DPS dan data DPT lantaran total jumlah suara dari buruh migran, penyandang disabilitas, pemilih dirumah sakit dan pemilih dipenjara angkanya mencapai 30 juta suara. 

Dengan jumlah suara yang cukup besar, menurut Said, maka akan berpotensi terjadinya peluang besar bagi para oknum melakukan transaksi jual beli suara' dengan memanfaatkan celah-celah kekosongan pemantauan pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP. 

“Oleh karena itu, Partai Buruh meminta kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk benar-benar memperhatikan daftar pemilih sementara demi menghindari kecuangan pemilu jual beli suara dalam Pemilu 2024,” imbuh Said.

Said menambahkan, bahwa Partai Buruh bakal terus memantau perkembangan situasi hasil dari rekapitulasi DPS dan DPT pada keempat DPS itu khususnya pada buruh migran demi berjalanya cita-cita Pemilu yang bersih, adil dan transparan. 

"Partai Buruh akan memperhatikan situasi DPS dan DPT terhadap 4 golongan tersebut di atas, karena jumlah total suara mendekati 30 juta suara. Terlebih terkait dengan buruh migran, itu adalah potensi suara Partai Buruh di mana mereka sebagai konstituten," tandas Said. (GIB/DID)

Baca Juga: Hasil Survei Tembus 50%, TKN Meyakini Pilpres 2024 Berlangsung Satu Putaran