CARITAU JAKARTA - Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Bagong Suyoto mengatakan proyek pembangunan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya nyata menghadirkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis.

Menurut Bagong, langkah Heru membangun RDF dengan skala besar yakni berkapasitas 2.000 ton/hari perlu mendapat dukungan publik. Pasalnya, sistem pengolahan sampah yang sebelumnya yakni intermediate treatment facility (ITF) dampak pencemarannya riskan dan selalu mendapat resistensi dari kelompok-kelompok aktivis lingkungan di Indonesia dan dunia.

Baca Juga: Imbas Sopir Jaklingko Demo di Balai Kota DKI, Komisi B DPRD Panggil TransJakarta

Bagong menuturkan, setiap hari sebanyak 7.500-7.800 ton sampah DKI Jakarta dikirim ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Ketika musim banjir ada tambahan sampah menjadi sekitar 12.000 ton/hari. Sekarang ini, kata Bagong, nyaris semua zona sudah overload dan gunung-gunung sampah bertambah tinggi menjulang ke langit gelap.

"Dalam menghadapi situasi krisis klimaks pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang, lalu PJ Gubernur memunculkan Era Baru Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta, yakni menjadikan bahan bakar alternatif/RDF, bernilai ekonomis sekaligus ramah lingkungan," ujar Bagong di Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Proyek RDF yang menelan anggaran sekitar Rp 1,07 triliun itu diyakini akan mengolah sampah 2.000 ton/hari, yaitu sampah baru 1.000 ton/hari dan sampah lama 1.000 ton/hari.

"Berarti beban TPST Bantargebang terkurangi. Nah sebagai upaya meniadakan tipping fee, juga dibilang RDF ini mengolah sampah menjadi energi biomassa yang digunakan sebagai energi baru terbarukan (EBT)," jelasnya.

Sebagai informasi, RDF mencakup suatu rentang yang luas mengenai material sampah yang diproses melengkapi panduan, regulasi atau spesifikasi industri terutama memanfaatkan nilai kalori tinggi. RDF meliputi residu dari daur ulang pengelolaan sampah, industri/perdagangan sampah, lumpur buangan, limbah industri berbahaya, sampah biomassa, dan sebagainya.

Penawaran harga hasil RDF TPST Bantargebang minimal U$ 24 (stara Rp 360.000) per ton, bahkan bisa juga kalau banting harga di masa commissioning sekitar Rp 150.000 per ton. Harga tersebut mengikuti harga pasaran batu bara, tergantung pada besarnya kalori, kadar air sesuai standar pabrik semen. Contoh kadar kalori tidak boleh kurang dari 3.000, kadar air tidak boleh lebih dari 20%. 

"Jika proyek landfill mining dan RDF di TPST Bantargebang berjalan lancar dan konstan akan mendapatkan income lumayan. Masa depan RDF Bantargebang dan Indonesia akan cerah bila patuh pada standar berkualitas tinggi, belajar dari negara maju, jangan salah pilih teknologi dan harus transparan pada publik," tegas Bagong.

Jangan Politisasi Program Pro Lingkungan

Sementara itu, Ketua Umum Rumah Aktivis Institute, Andri Nurkamal meminta DPRD DKI Jakarta tidak menggiring upaya Heru ke ranah politik praktis. Andri menganggap langkah Heru akan mengurangi pencemaran lingkungan dan menghemat anggaran daerah.

"Betul bahwa DPRD punya hak dan kewenangan untuk membuat angket. Tapi, semestinya DPRD DKI tidak perlu menggiring ini ke wilayah politik praktis karena dampak manfaat dari RDF ini besar bagi masyarakat dan lingkungan," kata Andri.

Andri pun menyayangkan, DPRD terkesan tebang pilih dalam mengawasi kebijakan Pemprov DKI. Padahal, kata Andri, RDF sangat mungkin didiskusikan di forum kajian, maupun komunikasi eksekutif dengan legislatif yang baik melalui rapat formal maupun informal.

"Sebenarnya banyak kasus yang mestinya DPRD juga teriak kencang tuh, misalnya Proyek Jakpro, TIM atau anggaran gaib. Ko malah program yang jelas mengarah ke sasaran, ekonomis dan ramah lingkungan ini yang dipersoalkan," pungkas Andri. (DID)

Baca Juga: Ketua Fakta Indonesia: WTP Jadi Bukti Keberhasilan Heru Budi Hartono Pimpin Jakarta