CARITAU JAKARTA - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta semua pemangku kepentingan ekonomi di DKI Jakarta, terutama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki peran langsung guna mengawasi pertumbuhan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, hal ini penting untuk mengawasi volume transaksi serta peningkatan penjualan produk dalam negeri dalam rangka menguatkan dan menjaga stabilitas ekonomi Jakarta.

Baca Juga: Antisipasi Tindakan Anarkis, Pj Heru Imbau Warga saat Konvoi Jelang Berbuka Puasa

"Saya mendorong pelaku penjualan online dan platform e-commerce untuk mendukung kampanye produk dalam negeri. Mereka bisa mempertimbangkan pembuatan kolom penjualan khusus produk buatan dalam negeri, serta aktif mengkampanyekan," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/9/2023).

Keberlanjutan UMKM, kata PJ Gubernur Heru adalah tanggung jawab bersama seluruh komunitas ekonomi. "Dukunglah produk lokal, buatlah platform khusus, dan jaga kualitas produk demi kesejahteraan bersama," tegasnya.

"Penting untuk mendorong UMKM dalam negeri agar selalu mengedepankan kualitas produk mereka. Ini akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya pemulihan kesehatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) sudah memiliki program Jakpreneur antara lain disiapkan untuk mendorong pengembangan dan pembinaan UMKM.

Kepala DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun sejumlah strategi guna mencari peluang peningkatan ekonomi, diantaranya penggunaan sistem e-order dan kegiatan business matching.

Untuk strategi sistem e-order, kata Ratu, pihaknya juga gencar melakukan kampanye penggunaan produk dalam negeri dimulai dari unsur pemerintah, diantaranya penggunaan e-katalog pada pembelian barang atau jasa untuk rapat di seluruh instansi Pemprov DKI Jakarta. 

"Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dilakukan pada setiap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) agar bisa terukur. Realisasi komitmen P3DN Pemprov DKI Jakarta sendiri sebesar 91,82 persen," Kata Ratu. 

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Suharini Eliawati menyatakan, pihaknya juga tengah gencar melaksanakan program penguatan ekonomi masyarakat kota dan pesisir melalui berbagai produk pangan dan kerajinan tangan hasil olahan UMKM yang dibina dinas KPKP.

Bahkan, katanya, saat ini dinas KPKP terus menjalin sinergi multipihak untuk mengupayakan agar UMKM Jakarta naik kelas. hingga sekarang UMKM yang dibina KPKP jumlahnya ada sekitar 19 ribu orang bergerak di bidang pertanian perkotaan (urban farming), peternakan dan perikanan.

"Berkat sinergi antara berbagai pihak, jumlah olahan hasil pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2023 mencapai 97,08 ton," kata Suharini Eliawati. (DID)

Baca Juga: Dorong Kualitas Layanan Kesehatan, RSUD di Jakarta Sepakati Kerja Sama dengan Rumah Sakit Vertikal