CARITAU PADANG – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Kawasan Sitinjau Lauik mesti dibenahi. Untuk itu pihaknya akan membangun flyover pada 2023 mendatang.

"Kementerian PUPR mendukung pembangunan flyover Sitinjau Laut. Insyaallah akan kita bangun tapi harus review DED dulu. Seluruh persoalan perizinan dan lahan diselesaikan Pemda," kata Menteri Basuki saat berkunjung ke Sitinjau Lauik bersama Gubernur Sumbar, Rabu (2/11/2022).

Baca Juga: Menteri Basuki Pastikan Pemerintah Beri Diskon Tarif Tol Libur Lebaran 2024

Usai melihat bagaimana kondisi Sitinjau Lauik, Basuki mengakui kawasan tersebut rawan longsor, sehingga cukup berbahaya bagi pengendara di salah satu jalan nasional itu.

"Kita bakal bangun (flyover - red) Namun dengan melakukan perubahan geometrik dan desainnya," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyambut positif rencana tersebut. Ia mengatakan akan segara menindaklanjuti arahan dan masukan dari menteri.

"Alhamdulillah Pak Menteri memenuhi janji beliau untuk datang ke Sumbar dan melihat langsung proyek yang ada di Sumbar. Beliau berjanji akan datang ke Sumbar saat saya mengunjungi beliau beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah banyak hal yang disampaikan kepada kami," sebut dia.

Seperti yang diketahui, kabar tentang pembangunan Flyover di Sitinjau sempat simpang siur, lantaran belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. 

Dengan adanya ucapan dari Menteri PUPR, diharapkan menjadi lampu hijau dibangunnya flyover yang disebut-sebut menjadi solusi dari sekelumit permasalahan di Sitinjau Lauik.

"Mudah-mudahan masukan tadi langsung diakomodir dengan merubah desainnya, sehingga dimulai perencanaan dan pelaksanaannya tahun 2023 nanti insyaallah," kata gubernur.

Adapun, Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf menyebut untuk rencana pembangunan flyover di Sitinjau, pada tahap pertama di kawasan Panorama I akan memakan anggaran 1,6 triliun.

"Proses review desain untuk Panorama I itu untuk exit dan entry-nya karena ada perubahan tikungan. Kalau bisa tuntas dipertengahan 2023, termasuk izin hutan lindungnya, insyaallaah langsung dilaksanakan dengan sistem KPBU dengan HK," jelas Era. (RMA)

Baca Juga: Menteri PUPR Prioritaskan Perbaikan Fasilitas Umum yang Terdampak Gempa Sumedang