CARITAU BEIJING - China mengeluarkan seruan untuk kembali memulai ekspor biji-bijian dan pupuk dari Ukraina dan Rusia, pasca kesepakatan penting itu ditangguhkan awal pekan ini.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (21/7/2023) waktu setempat, Wakil Tetap China untuk PBB Geng Shuang menggarisbawahi pentingnya kesepakatan biji-bijian Laut Hitam untuk keamanan pangan global.

Baca Juga: PBB Sahkan Resolusi untuk Perangi Islamofobia di Dunia

Geng menyatakan harapan Beijing agar pihak-pihak terkait bekerja sama dengan PBB untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dan pupuk dari Ukraina dan Rusia dalam waktu dekat.

Kepala bantuan kemanusiaan PBB Martin Griffiths mengatakan banyak orang kecewa dengan keputusan Rusia yang menangguhkan keikutsertaannya dalam kesepakatan biji-bijian pada 17 Juli 2023, dilansir dari laporan stasiun televisi China CGTN.

Sebelumnya, kesepakatan yang ditandatangani oleh Ukraina dan Rusia serta ditengahi oleh PBB dan Turki itu telah memfasilitasi pengiriman lebih dari 32 juta ton biji-bijian Ukraina secara aman ke pasar global.

Griffiths menggarisbawahi bahwa bagi 362 juta orang, penangguhan perjanjian oleh Rusia merupakan ancaman bagi masa depan mereka dan masa depan anak-anak serta keluarga mereka.

"Mereka tidak sedih, mereka marah dan khawatir. Sebagian dari mereka akan kelaparan, banyak yang mungkin mati akibat keputusan ini," ujar dia, dilansir dari Antara.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memulihkan kembali partisipasinya dalam kesepakatan dan meminta negara-negara Barat untuk mempertimbangkan tuntutan Rusia.

Rusia menolak memperpanjang masa perjanjian itu setelah 17 Juli 2023 dengan mengatakan "bagiannya dalam kesepakatan itu belum dilaksanakan".

Moskow mengacu pada penghapusan hambatan ekspor produk pupuknya, termasuk agar Bank Pertanian Rusia dimasukkan dalam sistem pembayaran internasional SWIFT.

Kesepakatan biji-bijian Laut Hitam ditandatangani di Istanbul pada Juli 2022 untuk menciptakan menciptakan koridor aman ekspor pangan dari tiga pelabuhan Ukraina yang ada di Laut Hitam.

Berjalannya kesepakatan itu telah membantu mengendalikan harga yang melonjak dan meredakan krisis pangan global dengan memulihkan pasokan gandum, minyak bunga matahari, pupuk, dan produk lainnya dari Ukraina--yang adalah salah satu pengekspor biji-bijian terbesar di dunia.

Korsel Beri Lampu Hijau Pengusaha

Sementara itu, pemerintah Korea Selatan (Korsel) berencana mengizinkan para pengusaha memasuki Ukraina untuk proyek rekonstruksi dengan mengecualikan larangan perjalanan ke negara yang dilanda perang itu, kata pejabat pada Minggu.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah yang diambil Pemerintah Korsel setelah Presiden Yoon Suk Yeol melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina sebelumnya pada bulan ini dan berjanji untuk menyediakan paket bantuan keamanan, kemanusiaan dan rekonstruksi.

Sejak Februari tahun lalu, Pemerintah Korsel telah mempertahankan larangan bepergian ke seluruh wilayah Ukraina.

Namun, pemerintahan tersebut berencana mengizinkan para pengusaha memasuki negara itu untuk melakukan program rekonstruksi pascaperang, kata pejabat.

Langkah tersebut bukanlah langkah pertama yang dilakukan Korsel untuk mengizinkan para pengusahanya memasuki negara yang dilanda perang.

Pada 2007, pemerintah Korsel memperlakukan larangan perjalanan ke Irak, tetapi para pengusahanya melakukan perjalanan ke negara itu dengan melakukan pengecualian terhadap paspor mereka.

Pekan ini, dilansir dari Antara, Asosiasi Perdagangan Internasional Korea berencana menyelenggarakan pertemuan antara pejabat kementerian perdagangan dan perusahaan konstruksi, infrastruktur dan energi yang tertarik dalam proyek rekonstruksi di Ukraina.

Isu mengizinkan kunjungan ke Ukraina dapat muncul selama pertemuan yang dijadwalkan pada Selasa, kata pejabat.

Pemerintah Korsel juga tengah mempertimbangkan kemungkinan mengirimkan delegasi yang terdiri dari pejabat pemerintahan senior dan para pengusaha ke Ukraina untuk mendiskusikan sejumlah proyek rekonstruksi yang dilaporkan diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun dolar Amerika (sekitar Rp15 kuadriliun). (IRN)

Baca Juga: Amerika Serikat Disebut Cegah DK PBB Keluarkan Pernyataan Soal Serangan Israel Terbaru di Gaza