CARITAU JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyebut operasional base transceiver station (BTS) di daerah 3T (tertinggal, terluar atau terdepan) masih mendapat subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah.

Hal tersebut disebabkan sedikitnya masyarakat yang menggunakan jaringan BTS di daerah tersebut, sementara biaya operasionalnya cukup besar.

Baca Juga: Kemenkominfo Pastikan Platform X Sudah Menghapus Iklan Judi Online

Kendati demikian, Budi menegaskan pemerintah akan selalu mengupayakan pemerataaan jaringan di seluruh daerah.

“Kami terus berusaha mencapai target pembangunan base transceiver station (BTS) dan memantau progress posisi letak Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1,” kata dia kepada sejumlah wartawan usai peresmian Pressroom Kominfo di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (02/11/2023).

Budie membandingkan prioritas pembangunan BTS 4G di daerah 3T dengan daerah perkotaan yang secara jumlah populasi dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dibanding daerah 3T.

“Satu BTS di Jakarta (untuk) 4000 orang, kalau satu orang satu bulan pulsanya 100 ribu berarti 400 juta, kan? Artinya BTS di Jakarta kan profit, kalau di daerah 3T pasti negara subsidi, paling pelanggannya 10-20 yang pakai, dikali 100 ribu sebulan cuman (pendapatan) dua juta, enggak mungkin untung, sehingga negara harus hadir menyediakan akses konektivitas bagi seluruh warga negara Indonesia,” terangnya.

Terkait penyelesaian pembangunan BTS 4G, Menkominfo menyatakan akan mengumumkan target pembangunan 5.600 menara BTS yang telah dan akan terus dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) bersama mitra operator seluler.

“Mudah-mudahan ada progres kemajuan di pertengahan November sampai akhir November ini. Kita akan umumkan pecapaiannya, mudah-mudahan 5.600 BTS yang direncanakan BAKTI Kominfo bisa melayani masyarakat, kalau bahasa kita namanya on air,” tuturnya.

Selain itu, pria yang juga diketahui sebagai Ketua Umum Relawan Projo itu menuturkan progres peluncuran SATRIA-1 yang ditargetkan akan mengorbit pada bulan Desember 2023. Menurutnya saat ini BAKTI Kominfo tengah menyelesaikan pembangunan ground segmen yang bisa diakses ke penerima.

“Kita berharap awal tahun depan sudah bisa melayani masyarakat, karena ground segmen ke penerimanya dong dan sedang dibangun titik-titiknya dengan kapasitasnya 150 Gbps dibagi 30ribu titik, mungkin jadi 55 Mbps per titik. Yang pasti kita ini negara luas, jadi penggunaan teknologi satelit menjadi penting bagi kita,” jelasnya.

Berkaitan dengan itu, Budi menjelaskan Pemerintah membuka ruang kerja sama dengan semua pihak namun harus mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Selama tidak comply sama undang-undang kita, ya kita susah prosesnya. Starlink boleh melayani kita tapi IP addressnya harus di Indonesia. Gateway mesti di Indonesia, kalau tidak nanti nonton pornografi dan judinya pakai Starlink,” terangnya. (RMA)

Baca Juga: Kemenkominfo akan Surati Platform yang Masih Kedapatan Iklankan Judi Online