CARITAU JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemulihan ekonomi kita terjadi mulai 2022 dan diteruskan di kuartal I-2023, dan menunjukkan pemerataan antardaerah,” kata Sri Mulyani  dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta terpantau daring, Senin (5/6/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I/2024 Capai 5,17%

Dia menjelaskan daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa juga menunjukkan pergerakan yang mengarah pada pemulihan.

Misalnya, daerah-daerah di wilayah Sumatera yang secara kolektif mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen pada 2022 dan 4,8 persen pada kuartal I-2023.

Selain itu, Kalimantan juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,9 persen pada 2022 dan 5,8 persen pada kuartal I-2023.

Data-data tersebut mengindikasikan perbaikan ekonomi juga berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

Bendahara Umum Negara itu berpendapat capaian tersebut memberikan suatu optimisme bahwa pemulihan dan pertumbuhan Indonesia tidak hanya ditopang oleh daerah yang memang paling besar, yaitu Jawa dengan kontribusi sebesar 57,2 persen, tetapi juga oleh daerah-daerah lain.

“Yang meski memiliki kontribusi lebih kecil namun pertumbuhannya sudah menunjukkan suatu pemulihan,” ujar dia.

Adapun kontribusi ekonomi wilayah lain yang tercatat adalah Sumatera sebesar 21,8 persen, Kalimantan 9,0 persen, Sulawesi 6,9 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,7 persen serta Maluku dan Papua 2,5 persen.

Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan kebijakan fiskal telah turut mempercepat pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satunya juga ditopang oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang diyakini mampu memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam pembangunan.

Melihat hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi yang potensial ke depannya.(HAP)

Baca Juga: Datangi Kejagung, Menkeu Laporkan Dugaan Korupsi LPEI