CARITAU JAKARTA –  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jumlah populasi penduduk yang besar membuat Indonesia memiliki potensi terkait pertumbuhan ekonomi.

“Indonesia sekarang dalam posisi yang sebetulnya potensial dari sisi pertumbuhan ekonomi. Populasi dengan demografi kelompok muda, kemungkinan untuk bertumbuh positif itu sangat besar,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Indonesia Data and Economic Conference Katadata di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I/2024 Capai 5,17%

Pasalnya, sambung Menkeu, kelompok mudah relatif lebih kuat dari serangan penyakit, sehingga mereka memiliki potensi produktivitas yang lebih tinggi.

Sementara itu, banyak negara yang sedang menghadapi krisis populasi, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Sri Mulyani mencontohkan, China menerapkan kebijakan one child policy, yaitu setiap pasangan hanya diizinkan memiliki satu anak. Kebijakan tersebut membuat penyusutan populasi di China terjadi dengan sangat cepat.

Menkeu meyakini penyusutan populasi, terutama yang terjadi secara cepat, berdampak negatif pada perekonomian negara. Sebab, jumlah penduduk yang menua akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk muda. Artinya, jumlah kelompok produktif akan menurun.

“Pertimbangan tersebut yang melandasi Indonesia untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu fokus anggaran. Dukungan pendanaan dapat memberikan akses menempuh jenjang pendidikan, terutama tingkat lanjut, kepada masyarakat secara lebih meluas,” kata Menkeu dikutip Antara.

Bendahara Negara meyakini sumber daya manusia Indonesia memiliki potensi yang tak kalah saing dengan negara-negara lain. Hal itu terlihat dari kualitas penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tersebar di berbagai universitas dunia.

“Anak-anak muda kita sangat ambisius dan bagus. Mereka juga tidak kalah. Makanya kami menyediakan dana abadi agar kita bisa menembus batas secara mental bahwa kita inferior," ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, dana abadi atau dana pendidikan yang dialokasikan oleh negara mencapai Rp140 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan penelitian, dana kebudayaan, dana pesantren, hingga kebutuhan pendaftaran ke perguruan tinggi di seluruh dunia.(HAP)

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Bansos Adalah Program APBN