CARITAU JAKARTA – Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi XI DPR RI,  meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan kepada publik soal kemampuan pemerintah dalam membayar utang guna membangun kepercayaan terhadap pemerintah.

"Kita harus mulai membangun confidence (kepercayaan diri) kepada masyarakat bahwa pemerintah yang berutang itu mempunyai ability to pay (kemampuan membayar)," ujar Misbakhun, di Jakarta, Rabu (30/8/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I/2024 Capai 5,17%

Misbakhun saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah yang beragendakan pembahasan asumsi dasar makro RAPBN 2023 mengatakan bahwa penjelasan soal rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) belum cukup bagi publik.Sebab masih ada rasio lain, misalnya besar penerimaan pajak berbanding jumlah utang.

Menurut Misbakhun, semestinya pemerintah menjelaskan besaran penerimaan pajak yang dipakai untuk membayar utang negara dengan harapannya ada kepastian bahwa pemasukan dari pajak mencerminkan kemampuan pemerintah membayar utang, sehingga tidak ada kesan gali lubang tutup lubang.

"Ada fundamental data yang dishare untuk membangun confidence bahwa apa yang disampaikan tidak hanya sebuah penyampaian yang bersifat persuasif," kata Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu kemudian merujuk paparan Menkeu Sri Mulyani soal utang pemerintah mencapai Rp7.123,62 triliun per Juni 2022, atau setara 37,9% PDB 2022.

"Lah, yang menjadi pertanyaan ialah berapa sebenarnya volume PDB kita pada 2022 yang menjadi baseline perhitungan di angka 37,91% tersebut?" tanya Misbakhun.

Ia menyebutkan data BPS memperlihatkan PDB pada 2020 mencapai Rp15.434,2 triliun, sementara PDB 2021 sebesar Rp16.970,8 triliun.

Dia mengaku tidak pernah mempermasalahkan jumlah sebenarnya utang pemerintah, karena utang merupakan keniscayaan dalam mengelola negara.

Namun, Misbakhun ingin tahu soal pemegang Surat Berharga Negara (SBN).

"Siapa sih di dalam negeri yang menjadi pemegang SBN ini? Karena biasanya negara-negara yang mulai kuat pertumbuhan ekonominya, utangnya diserap di dalam negeri sehingga circle (perputaran) bisnis berjalan antara negara dan sektor keuangan," tuturnya.

Seperti dirilis Antara, wakil pemerintah pada raker adalah Menkeu Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono.(HAP)

Baca Juga: Belanja Pemerintah Diterima Langsung Masyarakat Rp254,7 Triliun, Menkeu Beberkan Rinciannya