CARITAU MAKASSAR – Beberapa waktu lalu, Mantan Bendahara Umum Dewan Pimpinan (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) era Hamzah Has, Habil Marati mengeluarkan pernyataan menohok.

Ia mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibentuk untuk menjegal Anies Rasyid Baswedan bertarung di Pilplres 2024. 

Baca Juga: Politisi Gerindra Sebut Anies dan Ahok Contoh Manusia tak Punya Rasa Terima Kasih

Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka’bah Membangun itu secara terbuka menyatakan bahwa pergantian Ketua Umum PPP dari Suharso Monoarfa ke Plt Mardiono adalah upaya mempertahankan komitmen jegal Anies di tubuh KIB. 

"Mungkin itulah jawaban mengapa Kemkumham begitu cepat menerima pergantian Ketum PPP," kata Habil Marati dalam wawancara dengan Hersubeno Arief dalam channel YouTube Hersubeno point. 

Baca juga : Minta Warga Tak Khawatir Soal Foto Banjir yang Viral, Anies: Yang Perlu Dikhawatirkan Banjir Berhari-hari

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, tampaknya, upaya menjegal Anies memang sudah dan sedang dilakukan dari segala penjuru, bukan hanya delapan penjuru mata angin tapi juga dilakukan dari atas dan bawah. 

Padahal jika melihat rekam jejak kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta, tak ada yang perlu ditakuti dari kebijakan, sikap dan tindakan Anies Baswedan. 

"Anies tak lebih hanya membangun rasa keadilan, bertindak untuk kesetaraan yang memaksanya terkadang harus berpihak pada kelompok rakyat kecil namun tetap berpedoman pada regulasi yang ada," katanya, Selasa (11/10/2022).

Kata dia, Anies tak pernah menghambat usaha apapun  selama dalam koridor aturan yang ada. Memang Anies tak bisa diajak kompromi untuk melegalkan sesuatu yang jauh dari rasa keadilan apalagi merugikan masyarakat banyak. 

"Anies terbukti tak membedakan manusia berdasarkan identitas keagamaannya, identitas suku dan rasnya bahkan semua kelompok identitas itu terlindungi, terjaga dan terbantu dalam kepemimpinan Anies selama lima tahun di Jakarta," paparnya.

Baca juga : Selasa Sore Ini Rektor UGM Bakal Klarifikasi Soal Ijazah Palsu Jokowi  

Sejatinya, kata dia, demokrasi itu melahirkan pemimpin terbaik, pemimpin dengan rekam jejak yang jelas, memberi ruang seluas-luasnya bagi kader terbaik bangsa menjadi pemimpin negeri ini, namun mengapa justru menjadi alat untuk menjegal, menghambat, dan menghalangi lahirnya pemimpin terbaik bagi bangsa ini.

"Sebagai relawan, tentu saja kami tidak heran karena sejatinya, upaya menjegal Anies sudah terjadi sejak sebelum dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, atas segala upaya menjegal Anies, apalagi dilakukan oleh instrumen demokrasi seperti partai politik, maka biarkanlah rakyat yang jadi pengadil pada Pemilu 2024," jelasnya. 

Baca juga : Antisipasi Banjir, Gubernur Anies Kerahkan Truk Damkar di Jakarta

Memang, lanjut mantan Ketua IGI Makassar itu, beberapa politisi telah menempatkan masyarakat pada posisi yang rendah dengan menyatakan bahwa apapun kebijakan partai tetap akan dipilih jika ada lembaran dalam amplop. 

"Namun biarlah masyarakat yang dianggap bodoh itu menjadi pengadil yang luar biasa bagi parpol kelak dalam Pemilu 2024," tandasnya.  (KEK)

Baca Juga: Ganjar Sebut KTP Sakti Kunci Penyelesaian Masalah Pupuk Langka dan Mahal