CARITAU MAKASSAR - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor memberikan Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Kamis (26/1/2023).

Isran dalam pemaparannya membahas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terkait dengan agenda pemerataan pembangunan

Baca Juga: Malaysia Jajaki Investasi Sektor Hunian dan Pendidikan di IKN

Isran membawakan materi dengan judul “Tantangan dan Prosfek IKN dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan".

"Bapak Presiden selalu menyatakan pemindahan ibu kota itu adalah sebuah transformasi peradaban yang di dalamnya adalah transformasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dalam tanda petik relatif pemerataan," ujar Isran.

Isran menyebut, pembangunan infrastruktur di Indonesia selama ini hanya tertumpu di Pulau Jawa yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

Menurutnya, pada 2019, dana pembangunan yang dialokasikan pemerintah pusat juga belum merata.

"Didapat bahwa 54% dana pembangunan infrastruktur itu ada di pulau Jawa. Bisa dibayangkan bagaimana pulau Jawa menguasai dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur," tuturnya.

"Artinya hanya 46% biaya pembangunan infrastruktur itu dibagi-bagi, pulau Sumatera, termasuk wilayah Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara," terang Isran.

Isran melanjutkan, kesenjangan itu tidak hanya dari sisi infrastruktur semata, namun juga perekonomian. Namun dia meyakini ada titik terang atas problem pemerataan pembangunan di tengah rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disusul dengan adanya revisi Undang Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada tahun 2021.

Isran mengaku sempat mengusulkan agar terjadi pemerataan ke seluruh wilayah dengan mengubah struktur anggaran.

"Karena selama ini APBN itu dikelola dana pusat itu 70%. Hanya 30% yang dibagikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten kota," tuturnya.

"Bagaimana kalau dibalik yang 30% dikelola pusat, yang 70% itu disebar ke daerah 

agar kapasitas keuangan pemerintah daerah itu memadai, itu pun belum cukup, tapi lebih berkeadilan," pungkasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Isran, letak geografis Kaltim yang berada di tengah-tengah Indonesia, serta termasuk daerah yang relatif aman dari gempa bumi, menjadikan Kaltim dipilih sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat. (KEK)

Baca Juga: Presiden Jokowi: Banyak Investor Antre Berinvestasi di IKN