CARITAU JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan suasana pemilihan umum (pemilu) 2024 tak akan sepanas pemilu pada 2019.

Baca Juga: Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Tegaskan, Tak Ada Intervensi dalam Pilpres 2024

Hal itu kata dia, mengingat, ketegangan Pemilu 2019 dimulai sejak November 2016 dan disusul dengan demonstrasi atau aksi 212 jelang pemilu Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. "Muncul alumni 212, muncul pengawal fatwa majelis ulama, sampai panas jelang pemilu," kata Mahfud.

Indikasi tersebut terlihat dari waktu yang kian mendekati pemilu, situasi cenderung aman. Bahkan kondisi jagat maya, lanjut dia, saat ini terlibat lebih aman.

"Digital juga adem ayem. Lebih banyak hoaks, tapi aparat BIN (Badan Intelijen Negara -red) dan lain-lain sudah antisipasi," ungkapnya.

Meski diakuinya, bahwa saat ini terdapat berbagai ancaman di ruang digital yang bisa mengancam kedaulatan bangsa. Berbagai ancaman tersebut, kata Mahfud, di antaranya serangan DDoS (Distributed Denial of Service), pencurian data, dan sabotase sistem. 

Dirinya menambahkan, ruang digital juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan propaganda melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Ancaman lainnya di ruang digital adalah cyber terorist atau kelompok teroris yang memanfaatkan teknologi digital untuk melancarkan serangan dan merekrut anggota baru, hingga state sponsored cyber attack atau serangan siber yang disponsori negara atau kelompok jahat untuk pengintaian atau pencurian informasi rahasia melalui jaringan digital.

Untuk itu, Mahfud menekankan prajurit TNI harus memiliki literasi digital yang mumpuni agar secara nyata bisa turut berperan dalam menjaga ruang siber dari berbagai ancaman tersebut, terutama menjelang Pemilu 2024.

"Khususnya mengenai pemilu yang beredar di ruang publik, baik di media massa nasional maupun ruang digital," jelasnya. (DID)

Baca Juga: Bawaslu Minta KAP Netral Soroti Polemik Isu Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres