CARITAU JAKARTA – Ketua Umum Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) Rivaldi Haryo Suseno menegaskan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dalam rangka merespon keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak Sabtu (3/9/2022). 

Pria yang akrab disapa Aldi itu mengatakan, keputusan tersebut merupakan hal yang keliru, mengingat situasi dan kondisi ekonomi bangsa yang hingga saat ini juga belum cukup membaik terlebih paska badai virus corona yang menerjang Indonesia.

Baca Juga: Harga BBM Pertamax Naik Per 1 Oktober 2023 Jadi Rp14.000 per Liter

"Kita akan melakukan mobalisasi aksi besar-besaran untuk merespon kenaikan harga BBM ini. Kenaikan BBM Pertalite dan solar yang bersubsidi itu sebenarnya kenaikan yang keliru atas kebijakan Presiden Jokowi, di mana tingkat pemulihan ekonomi belum cukup membaik," kata Aldi kepada caritau.com, Minggu (4/9/2022). 

Aldi mengungkapkan, keputusan kenaikan BBM itu sangat berdampak besar terhadap stabilitas harga bahan-bahan pokok yang terutama sangat dirasakan masyarakat kecil. Selain itu, kenaikan harga BBM itu juga sangat berdampak bagi para pelaku usaha mikro mengingat kebutuhan dasar usahanya juga ikut naik mengikuti kenaikan harga BBM.

"Karena ketika BBM naik ia akan menaikan seluruh bahan-bahan pokok. Baik itu, tempe, tahu, minyak goreng, beras dan lain-lainya yang keseharian itu sangat dekat dengan masyarakat," ungkapnya. 

Ia menuturkan, keputusan pemerintah menaikan harga BBM secara tiba-tiba itu merupakan salah satu siasat pemerintah dalam mengelabui rakyat sekaligus melakukan langkah mitigasi (pencegahan) agar tidak muncul gejolak dan gelombang aksi penolakan yang besar menjelang pengumuman kenaikan harga BBM tersebut. 

Aldi pun membandingkan cara pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi saat memutuskan untuk menaikan harga BBM. Aldi menyebut saat SBY masih menjabat sebagai Presiden, pemerintahan saat itu cukup terbuka untuk mempublikasikan kenaikan harga, hingga tanggal penetapannya. 

Menurutnya, hal itu  berbeda 180 derajat dengan pemerintahan Jokowi saat ini, yang menaikan harga BBM secara diam-diam yang kemudian ia nilai sebagai suatu siasat dalam meredam gejolak gelombang penolakan terhadap kenaikan harga BBM. 

"Jadi rezim kali ini cukup melihat itu sebagai gejolak masa cukup besar makanya dia mencoba untuk memitigasi dengan cara menutup akses informasi kenaikan hal-hal apapun atau kebijakan apapun," ucapnya.

"Bukan hanya BBM tapi itu juga berlaku di kebijakan RKUHP, Omnibus Law itupun juga kaya gitu jadi dia (kebijakan) itu dikebut semalam dan lain sebagainya jadi ada persoalan itu yang bisa kita lihat," ia melanjutkan. 

Kendati demikian, ia menilai, meski berbeda dalam memberikan keputusan kenaikan harga BBM, baik di era pemerintahan SBY ataupun di era pemerintahan Jokowi juga sama-sama tidak mampu mensejahterakan masyarakat. 

"Jadi mereka sama-sama menyengsarakan rakyat, sama-sama mengorbankan rakyat, sama-sama menumbalkan masyarakat dalam krisis, saya pikir itu yang kita dapatkan," tandas Aldi. (GIB)

Baca Juga: Bantah Hapus Pertalite, Erick Tegaskan Penggunaan Harus Efisien