CARITAU JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari tak mempermasalahkan soal presiden yang memihak di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, sesuai norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Jokowi memiliki hak untuk kampanye.

Meski demikian Hasyim menyebut, Jokowi harus minta izin cuti ke presiden yang tak lain adalah Jokowi sendiri. Selain harus mengajukan cuti terlebih dulu, presiden juga dilarang memanfaatkan fasilitas negara.

Pasal 299 UU Pemilu mengatur bahwa presiden juga memiliki hak berkampanye. Pasal 281 ayat (1) menyatakan, saat berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara dan harus cuti di luar tanggungan negara.

Dirinya menyebut surat permintaan cuti presiden sebelum kampanye mesti dilayangkan ke presiden. Karena presiden hanya satu, Jokowi akan meminta izin cuti kepada Jokowi.

”Kalau Presiden (Jokowi) mau berkampanye, juga harus mengajukan cuti ke presiden. Kan, presidennya cuma satu,” kata Hasyim dikutip Jumat (26/1/2024).

Hasyim menambahkan, aturan izin cuti kampanye juga berlaku untuk menteri dan telah dipraktikkan sejumlah menteri. Surat izin cuti menteri yang disampaikan kepada Presiden Jokowi diberikan tembusannya ke KPU.

Pelaksanaan kampanye di lapangan pun disebutnya senantiasa diawasi oleh Bawaslu, termasuk mengenai penggunaan fasilitas negara oleh pejabat aktif yang ikut kampanye. (DID)