CARITAU JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan bakal menggandeng pihak TNI dan Polri dalam rangka untuk membantu kegiatan pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Adapun kegiatan pendistribusian tersebut bakal dilakukan dalam masa waktu 75 hari kampanye peserta Pemilu 2024. 

Baca Juga: Pergeseran Pasukan Pengamanan Pemungutan suara di Denpasar

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan kerjasama dengan TNI dan Polri dalam rangka untuk membantu mengamankan pengiriman paket logistik Pemilu di 38 Provinsi dan 544 Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. 

Hasyim menilai, kegiatan kerjasama denga TNI dan Polri harus dilakukan demi menjangkau jarak dan waktu pengiriman paket logistik terutama ke wilayah atau pulau-pulau terpencil di Indonesia. 

"Jadi kami sudah koordinasi ke pemerintah, TNI/Polri karena logistik pemilu, seperti surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta, posisi terakhir berada di KPU tingkat Kabupaten/Kota kemudian dilipat dan disortir sampai ke tempat pemungutan suara (TPS)," kata Hasyim dalam kegiatan jumpa pers yang digelar di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Dirinya menjelaskan, kerjasama dengan TNI dan Polri dilakukan lantaran lembaga tersebut juga memiliki kendaraan yang sejauh ini ditenggarai dapat menjangkau wilayah yang terjauh, terluar, tersulit, dan terpencil di Indonesia. 

"Sehingga kami minta tim mengidentifikasi daerah terluar, terjauh terpencil, tersulit di daerah mana saja untuk menuju ke sana transportasinya apa? Jadi kami siapkan TNI/Polri," ujar Hasyim.

Selain bekerjasama denga TNI dan Polri, lanjut Hasim, pihaknya juga akan berkordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam rangka memastikan kondisi cuaca

sepanjang produksi hingga distribusi mengenai paket logistik Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Oktober mendatang. 

Menurutnya, kerjasama itu harus dilakukan lantaran sebagai langkah mitigasi dan antisipasi mengenai munculnya kendala pada saat hendak mendistribusikan logistik pemilu terutama untuk menghindar bencana alam. 

"Kita sudah mengetahui pemungutan suara 14 Februari 2024, sementara cuaca kita ada juga kemarau dan penghujan dan secara periodik musim penghujan itu Oktober sampai April," ujar Hasyim

"Artinya, kira-kira pengadaan barang logistik distribusi dan bahkan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara ada di musim penghujan," sambungnya. 

Selain itu, Hasyim memastikan bahwa jajaranya di setiap daerah sudah membangun koordinasi dengan BMKG dalam rangka untuk melihat pola cuaca menjelang pendistribusuan logistik pemilu di setia wilayah. 

Hasyim menambahkan, koordinasi jajaranya itu akan massif dlakukan dengan harapan jika nanti terjadi bencana alam diatatanya seperti tanah longsor, ombak tinggi, hujan yang menyebabkan banjir, hingga angin puting beliung , maka KPURI sudah mengetahui titik lokasinya untuk mencari solusi lain mendistribusikan paket logistik. 

"Dengan begitu teman-teman di KPU provinsi, Kabupaten/Kota bisa mendesain dan juga bisa memprediksi penempatan dan pendistribusian logistik, termasuk kami berkordinasi juga dengan BMKG yang mempunyai kewenangan soal ini," tandas Hasyim. (GIB/DID)

Baca Juga: Ketua Bawaslu Minta Jajaran Turun Gunung Awasi Kampanye Akbar Pemilu 2024