CARITAU JAKARTA - Mantan Komandan Jendral Kopasus Mayjen (Purn) Soenarko mendesak KPU RI agar segera memberhentikan kegiatan rekapitulasi suara nasional Pemilu, imbas dari temuan perihal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Soenarko saat hadir dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU RI, Jalam Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024). Aksi tersebut digelar Koalisi Penyelamat Demokrasi (KPD).

Ia menuturkan, desakan kepada KPU RI untuk memberhentikan kegiatan rekapitulasi perolehan suara nasional tersebut agar pihak aparatur hukum dapat melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Mengingatkan kepada KPU agar menghentikan perhitungan suara (yang diduga) curang," ungkap Soenarko.

Dalam kesempatanya, Soenarko menuding, bahwa KPU RI telah masuk dalam jaringan kelompok yang ditenggarai telah terlibat dalam skandal praktik dugaan kecurangan pemilu 2024.

Hal itu dapat dilihat berdasarkan hasil penghitungan suara yang sering kali berlangsung tidak valid oleh KPU RI.

"Itu mereka (KPU RI) harus mau diaudit forensik. Karena kita sudah tahu kecurangan dari Sabang sampai Merauke sudah terbuka," terangnya.

Disisi lain, Soenarko menduga bahwa KPU RI sejauh ini hanyalah representasi alat perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah yang diperintah untuk meloloskan pemenangan satu Paslon Capres dan Cawapres di Pemilu 2024. 

Selain itu, Soenarko mengajak seluruh rakyat indonriss untuk bersama-sama bergabung dalam aksi unjuk rasa itu dalam rangka mendesak Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya dan juga meminta pemerintah mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024.

Ia menambahkan, sebagai mantan pimpinan militer dirinya tidak ingin Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang dianggap tidak memiliki nilai nilai integritas dan intelektualitas dalam bernegara. 

"Buntutnya kita minta itu penjahat demokrasi dihadiri, pengkhianat rakyat. Itu yang terpampang di dalam penjahat demokrasi, pengkhianat rakyat," pungkasnya. (GIB/DID)