CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Sultan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie kooperatif hadir memenuhi panggilan sebagai saksi kasus yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM).

"Tidak hadir dan tanpa konfirmasi pada tim penyidik. Surat panggilan akan segera dikirimkan kembali dan KPK mengimbau untuk kooperatif hadir pada jadwal yang ditentukan berikutnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (1/4/2022).

KPK sebelumnya memanggil Sultan Syarif pada Kamis (31/3/2022) dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di Kabupaten PPU Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Ali mengatakan tim penyidik juga telah memeriksa tiga saksi di Gedung Mako Brimob Polda Kaltim, pada Kamis (31/3/2022) untuk tersangka AGM, yakni Kabag Perekonomian Pemkab PPU Durajat, staf bagian perekonomian Pemkab PPU Hery Nudiansyah, serta Tedy Aries Atmaja sebagai kuasa Siti Audibah yang mengurus perizinan.

"Dikonfirmasi antara lain terkait pemberian berbagai izin bagi pihak swasta/kontraktor yang akan mengerjakan proyek di Pemkab PPU dan dugaan diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan izin dimaksud," ucap Ali seperti dirilis Antara.

KPK total menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut.

Lima tersangka penerima suap, yakni AGM, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH).

Selanjutnya Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Jusman (JM) dan Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta yang juga Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan.

Sementara pemberi suap adalah Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta.(GIBS)