CARITAU JAKARTA - Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggungjawab mengenai 94 petugas KPPS yang ditanyakan meninggal dunia dan sekitar 4000 lebih jatuh sakit.

Sebelumnya, informasi dari berbagai media massa mengenai jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit usai bertugas mengawasi giat pencoblosan Pemilu 2024.

Ketua Divisi Penelitian dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian Sodik menegaskan, peristiwa 94 petugas KPPS meninggal dunia dan ribuan lainya jatuh sakit tidak bisa dianggap sepele karna acap kali terjadi dalam penyelenggaran Pemilu di Indonesia. 

Rozy menuturkan, semestinya KPU RI sebagai pihak yang telah diberikan amanah dalam menyelenggarakan pemilu 2024 harus bisa mencegah munculnya korban berjatuhan saat pelaksanaan hari pencoblosan.

"Jadi hak asasi manusia itu lah yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemilu. Hari ini kita melihat per kemarin ada 94 petugas kpps meninggal dunia dan 4000 lebih yang dinyatakan sakit," ujar Rozy kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

"Karena kontras basicnya adalah organisasi yang fokus soal hak asasi manusia tentu kami juga melihat permasalahan pemilu ini dari human rights based approach in general election," lanjutnya.

Dia juga mendesak KPU bertanggung jawab penuh soal ratusan petugas KPPS yang dinyatakan meninggal dunia dan juga jatuh sakit setelah menjalani tugas dala penyelenggaraan pemilu.

Rozy menambahkan, KPU harus transparan dalam menyampaikan alasan sesungguhnya perihal 94 petugas KPPS yang dinyatakan meninggal dunia dan ribuan lain nya jatuh sakit.

"Kami juga meminta pertanggung jawaban KPU. KPU seharusnya bisa secara terbuka dan juga transparan menyampaikan kepada publik apa sebetulnya alasan yang sesungguhnya," tandas Rozy. (GIB/DID)