CARITAU JAKARTA - Mitra kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Komisi II DPR RI menuntut lembaga penyelenggara pemilu itu untuk bertanggung jawab soal dugaan kebocoran data pemilih untuk Pemilu serentak 2024.

Pasalnya, hacker dengan anonim “Jimbo” mengklaim berhasil mendapatkan data pemilih dari situs kpu.go.id. Dalam unggahannya, "Jimbo" mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih. 

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus merasa prihatin mendengar kabar tersebut. Dia menganggap KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu wajib bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data pemilih. 

Terlebih, lanjut dia, data pemilih yang diduga bocor berisi keterangan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

"Data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga, bisa bocor di dunia maya dan kasus DPT super sensitif. Kalau IT KPU bisa dijebol untuk mencuri DPT, maka hasil pemilu nantinya dikhawatirkan rentan dimanipulasi," kata Guspardi Gaus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/12/2023). 

Lebih lanjut, dia menuturkan, jangan sampai kejadian peretasan justru menimbulkan perdebatan di masyarakat dan membuat kredibiltas KPU menjadi tercoreng. 

"Sebagai pihak yang diberi amanah untuk penyelenggara pemilu, KPU harus memastikan keamanan data pemilih busa terjaga dengan baik. Sehingga tak bisa diretas oleh siapapun," ujarnya. 

Oleh karena itu, dia menuntut KPU sebagai penyelenggara pemilu melakukan investigasi dugaan kebocoran data pemilih yang jumlahmya sangat fantastis, agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.

"KPU mesti menyelidiki dengan seksama. Dan mengumumkan hasil penyelidikannya kepada publik secara terbuka dan transparan," Pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut," pungkasnya. (DID)