CARITAU JAKARTA - Komisi C DPRD DKI melihat carut-marutnya anggaran Pemprov DKI Jakarta tidak lepas adanya kesalahan dalam memutuskan saat rapat anggaran. Kejadian ini mengakibatkan tumpah tindih dalam pengelolaan anggaran daerah. 

Melihat hal itu wakil ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi mengatakan, pihaknya akan mengusulkan agar BUMD tidak lagi mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD). 

Baca Juga: Pemprov Dorong BUMD DKI Tingkatkan Peran Sebagai Agen Pembangunan di Jakarta

"Komisi C berencana akan menyampaikan dalam rapat banggar bahwa penyertaan modal daerah tidak lagi diberikan kepada BUMD," ujar Rasyidi kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Rabu (9/8/2023). 

Menurut anggota Fraksi PDIP itu, banyak kekeliruan dalam mengelola anggaran terutama yang terkait dalam hal kerja atau penugasan. 

"Penugasan itu tidak boleh diberikan uang, sekarang yang terjadi penugasan menggunakan dana APBD, ini sudah salah kaprah, harusnya pakai uang sendiri," tegasnya. 

Sementara berbicara soal BUMD, Rasyidi berharap tidak lagi diberi PMD. 

"BUMD jangan lagi dikasih modal, itukan perusahaan yang menghasilkan uang kenapa malah diberi lagi oleh pemerintah modal. Aneh itu namanya," katanya. 

"Kalau perlu BUMD yang tidak menguntungkan dibubarin saja, atau diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Pemprov DKI Meraih Penghargaan 'One Map Policy for Better Governance'