CARITAU JAKARTA - Wacana koalisi besar menyeruak usai pertemuan lima ketua umum partai pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (2/4/2023) silam.

Disinyalir, koalisi besar didirikan sebagai upaya membentuk kekuatan besar untuk mengalahkan PDIP. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Dedi Kurnia Syah.

Baca Juga: PPP DKI Dukung Gugatan DPP PPP ke Mahkamah Konstitusi

Tak cuma itu, menurut Dedi, koalisi besar dibentuk sebagai upaya menghilangkan pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Terlebih, Jokowi juga semakin terang-terangan menunjukkan dukungan kepada Prabowo Subianto.

"Ini menguatkan dukungan Jokowi ingin ada kekuatan besar yang bisa kalahkan PDIP, atau hilangkan pengaruh Megawati, sekaligus bisa mengalahkan rivalitas dengan koalisi Nasdem yang mengusung Anies," ujar Dedi dikutip, Selasa (4/4/2023).

Dirinya mengatakan, sebelum wacana koalisi besar ini juga, terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Golkar, PAN dan PPP juga dinilai cenderung untuk melawan PDIP. Menurutnya, KIB dibangun sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP.

"Pada dasarnya, sejak awal terbentuknya KIB memang cenderung dibangun untuk melawan PDIP, sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP, dan PDIP tahu," terang Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu.

Karena itu, kata Dedi, dalam pidato Megawati di Rakernas PDIP beberapa waktu lalu menyinggung kader untuk tidak bermanuver, yang salah satunya menurut Dedi ditujukan pada Jokowi.

Dedi melanjutkan, apalagi pascabatalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang menjadi salah satu agenda besar Pemerintahan Jokowi semakin menguatkan untuk membentuk poros koalisi besar menandingi PDIP.

Terlebih, PDIP menjadi salah satu yang ikut andil menciptakan kegaduhan penolakan Timnas Israel yang kemudian diikuti Indonesia dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia.

"Kegagalan Piala Dunia menjadi pemantiknya, Jokowi jelas kecewa karena ia berharap Piala Dunia akan menjadi magnet baru galang simpati publik, mengingat sebelumnya prestasi internasional paling mengemuka masih di dominasi Formula E, di tambah agenda superboat di Toba juga kurang bergaung," ujar Dedi.

"Sementara gagal, maka kekecewaan itu semakin menguat utamanya dengan PDIP yang lantang membuat kegaduhan," katanya.

Terkait peluang koalisi besar ini di Pilpres mendatang, dia menilai bergantung dengan siapa sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Menurut dia, meskipun koalisi besar, belum menjamin kemenangan.

"Bergantung, jika Prabowo tidak mendapat lawan sepadan, besar kemungkinan menang, tetapi jika kemudian Anies mendapat pasangan yang bisa dianggap bagian dari pemerintah saat ini, Prabowo tetap kesulitan," ujarnya. (DID)

Baca Juga: ICW dan Kontras Desak KPU Transparansi Pengadaan Sirekap