CARITAU JAKARTA - Pertemuan lanjutan antara Tim Asdep Infrastruktur Pemerintahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Jumat, (23/2/2024), menandai langkah penting dalam merumuskan kerja sama yang lebih konkrit.

Bertempat di ruang rapat direktur lantai 4 Kantor Pusat BAZNAS di Jakarta Timur, pertemuan tersebut menggambarkan komitmen keduanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kecamatan Lokpri.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Farida Kurnianingrum, pertemuan ini menjadi ajang penting untuk mendiskusikan rencana penyusunan Aksi Tindak Bersama Pelaksanaan Kerjasama BNPP-BAZNAS.

Meskipun telah ada MoU dan Perjanjian Kerja sama sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023, implementasinya masih minim terlihat, khususnya di Kecamatan Lokpri.

"Langkah lanjutan untuk perpanjangan kerjasama telah dilakukan sejak kunjungan tim dari Asdep IP ke kantor BAZNAS pada 17 Januari 2024," ujar Farida.

Kunjungan tersebut diikuti dengan rapat pada 31 Januari 2024 di ruang rapat lantai 4 BNPP, yang dihadiri oleh Plt Direktur Pendayagunaan BAZNAS, Eka Budi Sulistyo, dan Kolonel Heri Budi dari Kemenko Polhukam, dan dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut pada tanggal 23 Februari 2024.

Sementara itu, Asdep Infrastruktur Pemerintahan BNPP, Amrullah Ridha, menambahkan bahwa pertemuan membahas pemilihan lokasi kecamatan perbatasan negara. BAZNAS meminta informasi yang lebih spesifik untuk dapat mengkomunikasikannya dengan BAZNAS Daerah terkait.

Menyoroti program prioritas BAZNAS, Ridha menyebutkan lima fokus utama, termasuk kemanusiaan, kesehatan, kebencanaan, ekonomi pedesaan, dan perkotaan. Program-program tersebut mencakup berbagai bentuk bantuan mulai dari logistik keluarga hingga bantuan penyandang disabilitas.

"Kami berharap, melalui program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, kami dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat perbatasan," kata Ridha.

Dalam hal pemantauan dan evaluasi program, BAZNAS menyarankan untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu dua kali dalam setahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan serta melibatkan Kelompok Lokal (KL) yang relevan.

Tindaklanjut dari pertemuan tersebut, Asdep Infrastruktur Pemerintahan akan terus berkoordinasi dengan Biro PK BNPP untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan teknis kegiatan selanjutnya. Kedua belah pihak berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan negara.

Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang konkret, kerja sama antara BNPP dan BAZNAS diharapkan tidak hanya menjadi sebuah perjanjian formal, tetapi juga sebuah tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perbatasan negara. Semoga kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi upaya kolaboratif lainnya dalam memajukan kesejahteraan bersama. (DIM)