CARITAU JAKARTA – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menegaskan tak ada norma perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.

Baca Juga: Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp3,15 Triliun ke DPR, Buat Apa?

"Saat ini posisi utang pemerintah sebesar 39,57% dari produk domestik bruto (PDB), artinya masih jauh di bawah ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang ‘Keuangan Negara’ yaitu maksimal sebesar 60% dari PDB," kata Said kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/1/2023).

Selain itu jika dibandingkan dengan negara-negara yang sepadan dengan Indonesia, menurut Said, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB jauh lebih rendah. Contohnya India yang mencapai 89,26% PDB, Malaysia 63,3%, Filipina 60,4%, Afrika Selatan 69,9%, Thailand 59,6%, atau Vietnam 39,6%.

Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara maju, rasio utang pemerintah Indonesia justru jauh lebih rendah, seperti Tiongkok sebesar 71,5%, kawasan Eropa yang rata-rata 95,6%, seperti Finlandia 72,4%, Perancis 113%, Jerman 69,3%, juga Inggris 97,4%. Sementara Amerika Serikat 137%, Jepang 262%, atau Singapura 160%.

Kebijakan utang dari sejumlah negara tersebut ditempuh secara agresif sebagai pilihan untuk memperbesar ruang fiskal dengan tujuan porsi belanja produktif pemerintah kian besar untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini rupanya telah menjadi praktik umum yang ditempuh berbagai negara.

Said menambahkan, Lembaga Pemeringkat Kredit Fitch Ratings dan Standard & Poor's (S&P) pun memberikan penilaian terhadap utang pemerintah Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stable. Penilaian lebih baik diberikan oleh lembaga Rating & Investment (R&I) dan Japan Credit Rating Agency (JCR) di level BBB+ outlook stable, sementara Moody’s memberikan penilaian Baa2 outlook stable.

"Penilaian berbagai lembaga kredibel internasional ini menjelaskan bahwa utang pemerintah Indonesia berada di level moderat, sehingga kebijakan utang pemerintah tidak ugal-ugalan seperti prasangka buruk yang dihembuskan oposisi dan kalangan yang mendistorsi informasi ke rakyat," tegasnya.

Kedepankan Pembiayaan dari Dalam Negeri

Menurut Said, pemerintah telah menjalankan kebijakan mitigasi risiko utang sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Berlapis-lapis pengamanan risiko utang telah dijalankan, antara lain dengan mengedepankan pembiayaan bersumber dari dalam negeri untuk mendorong pembiayaan lebih mandiri dan mengurangi risiko nilai tukar.

Terlihat kepemilikan asing terhadap utang pemerintah terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57% menjadi 19,05% pada akhir tahun 2021 dan per akhir Desember 2022 mencapai 14,36%.

Said menilai penurunan kepemilikan asing dalam utang pemerintah berdampak pada menurunnya risiko nilai tukar rupiah. Pada tahun 2017, risiko nilai tukar tercatat sebesar 41%, tahun 2019 turun ke level 37,9%, tahun 2020 turun ke level 33,5%, tahun 2021 terus turun ke level 30%, serta tahun 2022 ada di bawah 29%.

Pengamanan risiko utang lainnya yang telah dijalankan pemerintah seperti dirilis Antara, yakni membuat perencanaan tata kelola kebijakan utang pada 2023-2026 dengan acuan besaran utang tingkat bunga variabel terhadap total outstanding maksimal 20%, serta utang jatuh tempo kurang dari satu tahun terhadap total outstanding maksimal 12,5%.

Acuan lainnya yakni rata-rata jatuh tempo (Average Time to Maturity/ATM) minimum tujuh tahun, besaran pembayaran bunga utang terhadap PDB maksimal 3%, serta mematok tingkat utang terhadap PDB pada kisaran 40%.

"Mengacu pada batasan itu, keseluruhan postur utang pemerintah belum menyentuh ‘alarm’ dari berbagai indikator. Semisal ATM masih di level sekitar 8 tahun, bunga utang terkelola dengan baik di kisaran 6% sampai 7% dengan jumlah bunga utang di level 2% PDB," ungkap Said.(BON)

 

Baca Juga: Ke Ibu Kota Negara Baru, DPR Perlu Siapkan Skenario Pindahan