CARITAU JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh kapolda memperketat pengawasan terhadap ketersediaan pasokan minyak goreng di daerah, baik di pasar tradisional dan pasar modern, mulai dari produksi hingga distribusi.

Instruksi disampaikan Sigit melalui video conference dengan seluruh Kapolda dan Kapolres, bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi  di Mabes Polri Jakarta, Senin (14/3/2022).

"Nanti tolong dipastikan untuk dipantau. Polri memastikan produsen minyak goreng sudah memproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat," kata Jenderal Listyo Sigit.

Baca Juga: Amankan Piala Dunia U-17, Polri Gelar Operasi Becuya 2023

Menurut Kapolri, hal-hal yang perlu diwaspadai oleh jajaran Polri adalah potensi pelanggaran oleh pihak tidak bertanggungjawab dan hanya mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan komoditas tersebut.

Potensi pelanggaran yang dimaksud, antara lain upaya oknum yang menahan distribusi stok minyak goreng ke pasar. Polisi di lapangan diminta tidak hanya sekadar memeriksa dokumen, namun juga memastikan produsen menjalankan kewajiban untuk mendistribusikan minyak goreng ke pasaran.

"Yang paling penting, harus dipastikan rekan-rekan mulai hari ini, besok, sampai dengan minggu depan, minyak goreng harus ada di lapangan, baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Tolong betul-betul diawasi," jelasnya.

Kemudian, potensi pelanggaran lain yang perlu diwaspadai adalah disparitas harga penjualan di pasar internasional.

Menurutnya, ada indikasi pelanggaran aliran minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang seharusnya disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga, namun justru digeser ke pasar industri karena adanya selisih harga cukup tinggi.

"Bagaimana kemudian stok yang ada akan diusahakan untuk ditahan atau mengambil margin dengan selisih harga. Ini juga tolong rekan-rekan nanti perhatikan," kata Kapolri dilansir Antara.

Kapolri juga menginstruksikan seluruh Kapolwil melakukan pengawasan ketat kepada produsen dan distributor, guna memastikan penyaluran minyak goreng berjalan sesuai dengan tujuannya.

“Seharusnya kebutuhan minyak curah dan minyak kemasan sudah ada jumlahnya masing-masing,” katanya.

Mantan Kepala Bareskrim Polri itu juga meminta seluruh jajaran Polri di daerah melakukan pengawasan ketat di pelabuhan, jalur-jalur perbatasan, hingga jalur darat untuk mencegah pelanggaran dari produsen yang mencoba bermain-main untuk mengekspor CPO dan turunannya secara diam-diam.

Hal ini terkait kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, tentang kewajiban perusahaan yang melakukan ekspor CPO wajib menyelesaikan kebutuhan di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

"Pastikan cek dengan dinas perdagangan dan satgas untuk koordinasi terkait dengan adanya potensi barang dilarikan ke luar. Karena itu, lakukan pengawasan proses distribusi di dalam maupun luar negeri melalui jalur-jalur yang digunakan," katanya.

Kapolri juga meminta ada pengawasan melekat dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga penyaluran, guna memastikan jaminan minyak goreng terdistribusi ke pasaran.

Dengan pengawasan ketat ini, kata Sigit, maka petugas dapat melakukan penegakan aturan, penegakan hukum bila diperlukan, guna mencegah terjadi kecurangan.

Upaya koordinasi juga perlu dilakukan anggota Polri di lapangan, termasuk satgas yang terlibat dalam pengawasan pangan.

"Tolong para Kapolda libatkan juga rekan-rekan yang lain selain satgas, untuk mengawasi pelabuhan, perbatasan, dan jalur distribusi lainnya. Sehingga pengawasan Polri menjadi lebih kuat, karena Polri harus pastikan seluruh kebutuhan minyak goreng ada di lapangan," tegasnya.

Awasi Distributor Nakal

Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta Kapolri memastikan tidak ada pihak distributor yang menahan stok minyak goreng.

Lutfi juga berharap Polri dapat mencegah adanya pengiriman minyak goreng yang tidak resmi ke luar negeri.

Guna memastikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat, Lutfi mengakui hal itu tidak bisa sendiri karena perlu kerja sama dengan sejumlah pihak. Oleh karena itu, pihaknya siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan jajaran Polri di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya sadar ini bukan hal yang mudah. Saya mohon bantuan untuk koordinasi sama-sama. Saya yakin ini harus kita sukseskan, kepentingan kita semua. Setidaknya jelang puasa kita bisa khusyu ibadah Ramadan dan sampai Lebaran aman, tenteram dan semua terjangkau dan terkoordinasi dengan baik," kata Mendag M Lutfi. (HAP)

Baca Juga: Gegara TikTok Shop, Mendag Bedakan Izin Penjualan E-Commerce dan Social Commerce