CARITAU JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras pembunuhan tiga pekerja Program Pangan Dunia (WFP), dalam peristiwa bentrokan antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter.

“Bentrokan yang sedang berlangsung di Sudan telah mengakibatkan kematian & cedera warga sipil, termasuk tiga rekan @WFP kami yang tewas saat melakukan pekerjaan mereka,” kata Guterres di Twitter, Minggu (16/4/2023).

Dia pun menyerukan agar keadilan segera ditegakkan dalam kasus tersebut.

“Mereka yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan tanpa ditunda. Pekerja kemanusiaan bukanlah sasaran," ujar Guterres, menegaskan.

WFP menghentikan operasi bantuan di Sudan setelah tiga pekerjanya tewas dan dua orang lainnya cedera dalam bentrokan di Kabkabiya, Darfur Utara, pada Sabtu (15/4/2023) dilansir dari Antara.

“Saya terkejut dan patah hati atas kematian tragis tiga karyawan WFP pada Sabtu dalam kekerasan di Kabkabiya, Darfur Utara, saat menjalankan tugas menyelamatkan nyawa mereka di garis depan krisis kelaparan global,” kata Direktur Eksekutif WFP Cindy McCain dalam sebuah pernyataan.
 

“WFP berkomitmen untuk membantu rakyat Sudan yang menghadapi kerawanan pangan yang mengerikan, tetapi kami tidak dapat melakukan pekerjaan penyelamatan jiwa jika keselamatan dan keamanan tim dan mitra kami tidak terjamin,” katanya, menambahkan.

Bentrokan bersenjata meletus Sabtu pagi di Ibu Kota Khartoum dan kota-kota sekitarnya antara tentara dan pejuang RSF. Sedikitnya 56 tewas dan ratusan orang lainnya luka-luka dalam pertempuran itu, menurut petugas medis setempat.

Perselisihan antara kedua belah pihak mengemuka pada Kamis (13/4/2023) ketika tentara mengatakan pergerakan baru-baru ini oleh RSF telah terjadi tanpa koordinasi dan ilegal, dengan keretakan mereka berpusat pada usulan transisi ke pemerintahan sipil.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai kudeta.

Baca Juga: PBB Kecam Serangan Israel ke Fasilitas UNWRA di Gaza, Amerika Serikat Ikut Kecewa

Masa transisi Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.

Korban Tewas Capai 56 Orang

Sementara itu, jumlah korban tewas dalam pertempuran antara militer Sudan dengan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) telah mencapai 56 jiwa, sementara korban luka mencapai 595 orang, menurut keterangan komite pusat dokter Sudan dalam sebuah pernyataan pada Minggu (16/4/2023).

Komite itu mengatakan RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan membuka koridor kemanusiaan untuk evakuasi korban luka, terutama di kalangan sipil, selama pertempuran, serta bagi pasien ginjal.

"Kami menyeru kepada semua pasukan untuk membuka jalur keluar aman bagi pasien yang tertahan di pusat dialisis dekat komando tentara di Khartoum," sebut pernyataan itu.

Sementara itu, pertempuran antara kedua pihak terus berlanjut selama dua hari berturut-turut di bagian berbeda di ibukota Khartoum, terutama dekat markas besar tentara.

Militer mengklaim mereka maju ke basis RSF di Khartoum dan negara bagian lain. Militer menyebut bahwa pasukan itu mengendalikan pangkalan di Omdurman kota kembar Khartoum yang berada di seberang Sungai Nil Putih, serta meyakini tentara akan segera mengakhiri konflik.

RSF menyangkal pernyataan dari tentara, menegaskan bahwa pertempuran masih berlangsung, Kelompok paramiliter ini lebih jauh mengklaim dalam sebuah pernyataan bahwa pasukannya menjatuhkan pesawat militer tadi malam.

Saksi mata di Khartoum mengatakan kepada Anadolu bahwa ribuan orang, termasuk di antaranya 400 siswa sekolah, berada di pusat kota Khartoum, tempat pertempuran intensif terjadi dekat markas tentara.

Perserikatan Bangsa-bangsa juga mengatakan tiga pekerja bantuannya tewas di Kabkabiya di Darfur Utara. (IRN)

Baca Juga: Pakar PBB: Mengkritik Israel Tak Sama dengan Antisemitisme