CARITAU SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan penghapusan sanksi administratif denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 April hingga 30 Juni 2022 menyambut HUT ke-729 Kota Surabaya.

Baca Juga: Arab Kecam Ketidakmampuan DK PBB Keluarkan Resolusi Buat Negara Palestina

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan, penghapusan denda PBB diatur Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 tahun 2022 yang diterbitkan 16 Maret 2022 dengan tujuan membantu meringankan beban masyarakat Surabaya yang memiliki tanggungan denda PBB.

"Saya berharap agar program ini dapat disosialisasikan dengan baik sehingga warga Surabaya bisa memanfaatkan sebaik mungkin," kata Wawali Armuji di Surabaya, Minggu (3/4/2022).

Menurut Armuji, sanksi administratif berupa denda yang dihapus pada 1994 sampai 2022 dilaksanakan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya.

Armuji menyebutkan, saat ini terdapat 669.871 objek PBB yang terdaftar di Pemerintah Kota Surabaya. 

"Semoga kebijakan ini memberikan keringanan bagi para wajib pajak yang menunggak," ujar dia.

Selain itu sesuai komitmen Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, pelayanan pajak yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

"Kami menyadari bahwa pembangunan di Kota Surabaya tidak lepas dari partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, kami permudah akses masyarakat terhadap pajak," katanya.

Sesuai laporan Bapenda Surabaya seperti dirilis Antara, penyumbang terbesar PAD pada triwulan Pertama ada di sektor PBB yakni sebesar 29,74% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 29,02%. Pemkot Surabaya menargetkan PAD pada tahun 2022 sebesar Rp4.768.251.212.071.

APBD Surabaya 2022 senilai Rp10,3 triliun dengan fokus di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pergerakan atau pemulihan ekonomi.(BIM)

 

Baca Juga: PBB: Peperangan di Rafah Perburuk Kondisi Kemanusiaan di Gaza