CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengungkapkan sejumlah temuan di media sosial perihal narasi yang mengarah kepada ujaran kebencian, diduga dilakukan sekelompok orang untuk menjatuhkan lawan politiknya atau menyerang pihak tertentu menjelang kontestasi Pemilu atau Pilpres 2024. 

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, narasi soal ujaran kebencian tersebut saat ini mulai bermunculan di sejumlah platform media sosial yang ditenggarai memiliki kepentingan dalam rangka menyerang ataupun menjatuhkan lawan politiknya. 

Baca Juga: Distribusi Balik Logistik Pemilu dari Pedalaman Mentawai

Bagja menyebut bahwa narasi ujaran kebencian tersebut masih dalam kategori tidak terlalu keras atau soft namun sudah mulai melakukan penyerangan karakter kepada lawan-lawan politiknya. 

"Sekarang sudah mulai, menyerang beberapa peserta pemilu. Beberapa kali kita baca Twitternya walau kemudian kita baca bahasanya masih lumayan soft, tapi sudah mulai menyerang lawan-lawan politik," kata Bagja dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (30/6/2023). 

Dirinya menegaskan, Bawaslu RI bakal melakukan upaya pencegahan (mitigasi) melalui regulasi, peningkatan karakter kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penegakan hukum dalam rangka membatasi kemungkinan besar dampak kekisruhan dari arus informasi yang beredar diruang digital.

Ia mengatakan, langkah tersebut dilakukan,  dalam rangka memetakan potensi dan deteksi dini agar indek kerawanan pemilu (IKP) pada pemilu 2024 mendatang dapat diminimalisir sekecil mungkin.

"Kemudian IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) itu bertujuan sebagai alat pemetaan potensi dan deteksi dini agar politisasi identitas dapat direduksi," ujarnya.

Bagja menambahkan, selain melakukan upaya penguatan regulasi hukum, pihaknya juga akan mensosialisasikan kampanye edukasi dan juga sosialisasi kerjasama diruang digital dalam rangka memberikan pendidikan politik untuk masyarakat. 

"Dalam konteks IKP, Bawaslu melakukan penilaian terhadap berbagai hal yang berkaitan apa saja yang kemudian bisa menjadi titik rawan pemilu terutama yang berkaitan dengan isu sosial politik," pungkasnya. (GIB/DID)

Baca Juga: Bulog Ogah Tunda Penyaluran Bantuan Beras, Jamin Tak Ada Politisasi