CARITAU JAKARTA - Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, PDIP tak akan mengambil langkah untuk menjadi oposisi dari pemerintahan Jokowi, pasca diusungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres), pendamping Prabowo Subianto.

Pasalnya, menurut Efriza, keputusan menjadi oposisi akan mengorbankan banyak jatah menteri yang saat ini di dapat PDIP.

Baca Juga: PPP tak Penuhi PT, Wakil Ketua DPP Amir Uskara: Suara Internal Kita 4,5%

Dirinya menuturkan, meski sebagai kendaraan politik Presiden Jokowi, PDIP juga sejauh ini telah bersikap menjadi mitra kritis mengimbangi Jokowi dalam mengambil langkah kebijakan stategis.

"Jadi kehadiran PDIP sebagai partainya pemerintah, kadernya mendapatkan jatah menteri sebagai pembantu pemerintah, tapi posisi PDIP adalah mitra kritis," ungkap Efriza kepada caritau.com, Minggu (05/11/2023). 

Ia menilai, bahwa sikap PDIP yang sejauh ini dianggap menjadi mitra kritis dari pemerintahan Jokowi ditenggarai merupakan penyebab awal dari keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi. 

Selain itu, keputusan Gibran dan sosok Kaesang Pangraep yang memilih beda warna politik juga menambah hubungan antara kedua nya semakin tak baik. 

"Sehingga PDIP dan Presiden Jokowi acap terjadi konflik kepentingan dalam dinamika kebijakan atau keputusan yang telah dibuat pemerintah," tutur Efriza. 

Kendati demikian, menurutnya, isu mengenai sikap PDIP bakal menjadi oposisi ditenggarai tak mungkin terjadi lantaran PDIP sendiri saat ini juga masing membutuhkan efek elektoral Jokowi dalam menyambut kontestasi Pilpres 2024. 

Efriza menambakan, jika PDIP memecat Jokowi, Bobby Nasution dan Gibran dari pengkaderan dan juga memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintah, akan berimbas terhadap statistik diagonal suara elektoral partai di kontestasi Pemilu 2024. 

"PDIP juga tak perlu oposisi layaknya PKS, toh selama ini PDIP sudah dua periode menjadi mitra kritis Pemerintah. Lagi pula, PDIP masih butuh efek elektoral dari pendukung Jokowi, meski tak sreg dengan Gibran," terang Efriza. 

"oleh sebab itu ngapain keluar dari pemerintah menjadi oposisi, toh pada dasarnya PDIP selama ini jadi oposisi dengan format ringan yakni mitra kritis pemerintah," tandas Efriza.

Sebelumnya isu retaknya hubungan dari Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputri, merembet pada munculnya kabar PDIP akan beralih menjadi oposisi di masa akhir dari pemerintahan Jokowi. 

Padahal disatu sisi, PDIP merupakan kendaraan politik bagi Jokowi sejak dirinya maju menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga menjabat sebagai Presiden selama dua periode. (DID)

Baca Juga: Seluruh Puskesmas di Kota Bandung Beroperasi 24 Jam saat Hari Pencoblosan