CARITAU JAKARTA – Ekonom Didik Rachbini menilai tidak ada penjaga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang realistik dan rasional seperti Hamzah Haz.

Wakil Presiden (Wapres) ke-9 Republik Indonesia Hamzah Haz meninggal dunia, Rabu (24/7/2024), pukul 09.30 WIB di Klinik Tegalan, Jakarta.

“Selamat jalan Pak Hamzah Haz. Kita kehilangan lagi politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir dan kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, hal kenegaraan, khususnya politik anggaran dan APBN,” ujarnya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Menurut Rachbini, Hamzah Haz merupakan politisi tekun dalam menulis masalah politik APBN di media massa pada akhir 1980-an dan 1990an, serta menekuni dalam praktik kenegaraan saat pembahasan-pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana dirinya menjadi pimpinan partai oposisi yang loyal.

Politisi tersebut dinilai sebagai pemimpin yang matang, negarawan, pemikir, dan menyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik serta ekonomi.

“Apa yang bisa ditiru dari Hamzah Haz? Komitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa meninggalkan aspek realitas dan rasional. Berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan,” ujar Didik.

Sebagai contoh, saat terjadi krisis APBN 20 tahun yang lalu, Hamzah Haz yang merupakan Wapres RI periode 2001-2004 ini dinyatakan turun gunung untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.

 Pro kontra perihal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak yang bisa mengarah ke dalam keadaan krisis politik.

Sikap yang diambil Hamzah Haz selaku mantan Wakil Presiden dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik.

“Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana, meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” katanya.

Dalam hal ini, Hamzah Haz tergolong pemimpin yang pro kebijakan harus berbasis bukti (evidence based policy). Jika politik populis yang anti rasional dijalankan oleh partai politik, maka pro kontra tersebut dikatakan bakal mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik, hingga menjadi krisis ekonomi rakyat.

“Tidak ada lagi penjaga APBN seperti Hamzah Haz,” kata Didik. (HAP)